Sebanyak 1.152 Narapidana Dapat Remisi Nyepi

Tajuk.co 25/3/2020 07:45 WIB
image
Foto ilustrasi suasana Lapas.

Tajuk.co, JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberi Remisi Khusus (RK) kepada 1.152 narapidana beragama Hindu di seluruh Indonesia dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka berk 1942, Rabu (25/3/2020).

Remisi ini tetap diberikan meski di tengah pandemi virus korona (Covid-19) sebagai wujud upaya pemerintah untuk tetap menjamin hak-hak warga binaan seperti pemberian remisi, hak integrasi, layanan kunjungan online hingga layanan kesehatan.

"Sebanyak 1.151 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian dengan rincian 294 orang menerima remisi 15 hari, 755 narapidana mendapat remisi 1 bulan, 84 narapidana memperoleh remisi 1 bulan 15 hari, dan 2 bulan remisi untuk 18 narapidana.

Sementara itu, 1 orang menerima RK II atau langsung bebas usai menerima remisi 15 hari," ujar Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nugroho dalam keterangan resmi, Rabu (25/3/2020).

Nugroho lebih lanjut menjelaskan, pemberian remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal 6 bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di lapas atau rutan.

“Remisi yang diberikan diharapkan dapat memotivasi narapidana untuk mencapai penyadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari. Pemberian remisi juga merupakan wujud negara hadir untuk memberikan perhatian dan penghargaan bagi narapidana untuk selalu berintegritas, berkelakuan baik selama menjalani pidana, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditentukan,” ungkapnya.

Ia juga memastikan di tengah pandemi Covid-19 hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan, seperti pemberian remisi, hak integrasi, layanan kunjungan online dan layanan kesehatan tetap dilayani.

Beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan juga tengah disiapkan sebagai rujukan isolasi mandiri apabila terdapat tahanan dan narapidana ODP dan PDP meliputi LPKA Medan, Lapas Pemuda Tangerang, Lapas Salemba, Lapas Wirogunan, Lapas Purwokerto, Rutan Perempuan Bandung dan Lapas Porong.

"Wilayah lainnya akan mengusulkan UPT Pemasyarakatan yang dapat menjadi rujukan isolasi mandiri,” tuturnya.(BPP)