Sekolah Tatap Muka, DPR Tuding Mendikbud Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Tajuk.co 2/12/2020 08:46 WIB
image

Tajuk.co, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menilai surat keputusan bersama (SKB) empat menteri cenderung melempar tanggung jawab pengambilan keputusan membuka kembali sekolah tatap muka pada pemerintah daerah (pemda).

Dia pun menyayangkan tidak adanya dukungan dari pemerintah pusat terkait fasilitasi peralatan untuk kesiapan penerapan protokol covid 19 di sekolah.

"Seperti tempat cuci tangan, ketersediaan masker, pembelajaran tatap muka yang paralel dengan daring jika ada orang tua yang tidak izinkan anak KBM tatap muka," kata Ledia, Selasa (1/12).

Ledia membenarkan, bahwa pemerintah pusat seharusnya membantu memberikan fasilitas protokol covid untuk sekolah. "Hanya daftar contrengan yang disiapkan pemerintah pusat untuk memastikan kehati-hatian pemerintah daerah," ujarnya.

Selain itu, dalam melakukan kebijakan tersebut, perlu dipastikan juga bahwa guru-gurunya disiplin memberlakukan protokol terhadap dirinya, pengantar, tenaga pendidik maupun siswa. Sehingga menurutnya iklim harus terbangun bersama-sama.

"Jangan pula nanti menyalahkan pemda yang sangat berhati-hati," ungkapnya. (FHR)