Senat AS Sahkan UU Yang Melarang Perusahaan China Terdaftar di Bursa Saham

Tajuk.co 22/5/2020 05:00 WIB
image
Perusahaan China terancam dicoret dari lantai bursa AS

Tajuk.co, JAKARTA - Senat Amerika Serikat (AS) mengesahkan undang-undang yang melarang perusahaan Cina terdaftar di lantai bursa AS. Perusahaan-perusahaan seperti Alibaba Group Holding Ltd. dan Baidu Inc. Pun terancam dihapus dari bursa saham AS menyusul eskalasi ketegangan hubungan kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu.

UU tersebut digagas oleh Senator John Kennedy, seorang Republikan dari Louisiana, dan Chris Van Hollen, seorang Demokrat dari Maryland dan memperoleh persetujuan bulat senat AS. Selanjutnya Senat juga meminta perusahaan untuk menyatakan diri bahwa mereka tidak berada di bawah kendali pemerintah asing.

Miliaran dolar AS mengalir ke beberapa perusahaan terbesar China dan sebagian besar berasal dari dana pensiun dan dana abadi perguruan tinggi dengan harapan memperoleh imbal investasi yang besar. Hal itulah yang memicu genderang perang oleh parlemen AS terhadap perusahaan China

Alarm berbunyi karena uang Amerika digunakan untuk membiayai upaya negara raksasa teknologi itu menjadi yang terdepan dalam segala hal mulai dari kecerdasan buatan dan mengemudi secara otonom hingga pengumpulan data internet. Saham di beberapa perusahaan China terbesar yang terdaftar di AS, termasuk Baidu dan Alibaba, turun Kamis di New York sementara pasar yang lebih luas naik.

UU tersebut menyebutkan, sebuah perusahaan harus dapat menunjukkan bahwa ia tidak berada di bawah kendali pemerintah asing. Atau Dewan Pengawasan Akuntansi Perusahaan Publik (PCAOB)  mampu mengaudit perusahaan selama tiga tahun berturut-turut dan menetapkan perusahaan tidak di bawah kendali pemerintah asing. Jika dua hal itu tidak dipenuhi, maka sekuritas perusahaan akan dilarang dari bursa AS.

"Saya tidak ingin terlibat dalam Perang Dingin yang baru. Saya hanya ingin China bermain sesuai aturan," kata Kennedy di sidang Senat.

Auditor China

Anggota Senat AS lainnya, Van Hollen menyebutkan, sekitar 95% perusahaan yang keuangannya tidak dapat ditinjau, apakah mereka dibawah kendali asing atau tidak, mereka menggunakan auditor asal China. Menurut Van Hollen, perusahaan publik harus semua memegang standar yang sama.

“UU ini membuat perubahan berupa praktik akal sehat dan memberi investor transparansi yang mereka butuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan," kata Van Hollen.

Pengawasan AS yang lebih ketat berpotensi memengaruhi rencana pencatatan perusahaan swasta besar Tiongkok di masa depan, mulai dari Ant Jack Financial sampai dengan ByteDance Ltd. yang didukung oleh SoftBank. Namun, sejak diskusi mengenai peningkatan persyaratan pengungkapan dimulai tahun lalu, banyak perusahaan Cina lain yang sudah terdaftar di Hong Kong atau berencana untuk melakukannya, kata James Hull, seorang analis dan manajer portofolio yang berbasis di Beijing dengan Hullx.

"Semua entitas China yang terdaftar di AS berpotensi terkena dampak selama beberapa tahun mendatang. Meningkatnya pengungkapan kasus dapat melukai beberapa perusahaan kecil, tetapi ada pengungkapan risiko di sekitar PCAOB untuk saat ini, sehingga itu seharusnya tidak mengejutkan bagi siapa pun," kata Van Hollen. (KSL)