Setumpuk Klepon Dalam Politik Keluarga

Masz Ton 27/7/2020 14:26 WIB

Oleh: Masz Ton

Praktisii Media dan Komunikasi Politik 

APA hubungan klepon dengan politik, politik keluarga pula. Jawabannya: hubungan keduanya baik-baik saja. Ya, klepon dan politik memang memiliki hubungan yang panjang dan erat. Dan selalu baik-baik saja.

Tanya saja Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Dia punya cerita soal hubungan klepon dan politik. Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, klepon acap menjadi kudapan di acara-acara rapat partainya.

Klepon itu kesukaan kami, makanan tradisional saat rapat mingguan pimpinan PKS, manis dan gurih ….” Begitu penggalan status di akun twitter HNW mengomentari isu klepon yang ramai di jagat maya.

Partai-partai lain sangat boleh jadi pernah atau acap menyuguhkan klepon untuk acara-acara rapat partai mereka.  Di Indonesia, kudapan tradisional ini sering jadi teman rapat atau obrolan politik, baik formal maupun sekedar ngompol (ngomongin politik) di warung-warung kopi pinggir jalan sampai hotel berbintang. Sejumlah hotel berbintang, khususnya di Jawa Tengah acap menyuguhkan klepon dalam menu sarapan pagi.

Meski klepon dan politik begitu dekat, dan punya hubungan yang lama dan panjang, belum pernah klepon mendapat ekspose sedahsyat belakangan ini. Karena memang tidak pernah ada yang iseng secara khusus mengait-ngaitkan klepon dengan urusan politik. Klepon dan politik urusannya sendiri-sendiri. Selama ini keduanya seperti rel kereta, jalan beriringan tapi tidak pernah bertemu satu sama lainnya. Klepon jalan sendiri di satu sisi, politik juga begitu di sisi lainnya.

Baru kali ini klepon dan politik crossing. Bertemu, berhadap-hadapan, dan pertemuannya diekspose besar-besaran. Jadi trending topik. Dikomentari para pesohor. Dan jadi bahan pembicaraan berhari-hari. Bahkan dijadikan bahan riset oleh  perusahaan riset media sosial, Drone Emprit (DE).

Sebagian pihak yang paham situasi menganggap ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini bukan situasi yang biasa. Ada disain yang dijalankan pihak tertentu untuk keperluan tertentu. Dan hasilnya, suasana Pilpres 2019 yang mulai agak mereda, memanas lagi.

Entah memang diinginkan atau tidak, suasana keterbelahan di masyarakat terasa lagi. Residu Pilpres 2019 yang ingin dibuang habis, mengental lagi. Sejarah kelam itu seperti ingin dipelihara. Diulang-ulang lewat klepon.

Foto setumpuk klepon ditunggangi, diberi narasi untuk menyerang kelompok tertentu. Sang penyerang, seperti biasa anonim. Nama di akun dibuat merujuk pada kelompok agama tertentu, dalam hal ini Islam.  Dan mudah diduga, kelompok propemerintah bereaksi  karena menganggap narasi itu dilempar oleh kubu oposisi.    

Padahal penelisikan lebih jauh oleh Drone Emprit ternyata nama itu fiktif belaka. Demikian juga toko kurma, makanan yang dibuat vis a vis dengan klepon juga zonk alias tidak ada.

Tapi Bharatayudha di medan medsos terlanjur berkobar lagi. Tensi dua kubu yang sempat turun karena situasi pandemi tiba-tiba naik lagi. Cilakanya itu semua cuma gara-gara setumpuk klepon dalam foto yang diberi narasi adu domba.

Yang menarik,  kemunculan klepon yang bikin heboh itu terjadi saat publik nasional tengah ramai membincangkan soal politik keluarga. Sejumlah kandidat, yang memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang yang tengah berkuasa, baik di pusat maupun daerah diusung dalam Pilkada 2020, yang akan digelar serentak Desember mendatang.

Dan tentunya yang paling mencolok dan menyedot perhatian publik paling besar adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa dalam Pilkada Kota Solo 2020. Gibran, yang masih junior dalam politik berhasil menyingkirkan seorang Achmad Purnomo, kader senior PDIP Jateng, yang sebelumnya digadang-gadang kader Banteng Solo bisa menggantikan FX Hadi Rudyatmo sebagai Walikota Solo.

Sebagai kader sejati, Purnomo – yang juga Wakil Walikota Solo, hanya bisa ‘legowo’.  Menerima apapun keputusan partai. Meski senior, dia cuma kader biasa. Sementara Gibran, walau rekam jejaknya belum kelihatan di tubuh Banteng, tapi dia anak Presiden. Sulit bagi PDIP untuk menolak pencalonan Gibran. Sama sulitnya dengan publik untuk tidak menduga ada intervensi dalam proses ini. Apalagi sebelumnya Walikota Solo Hadi Rudyatmo pernah bersuara agak keras soal ini.  

Karuan saja perbincangan soal politik keluarga makin ramai. Sayang politisasi klepon membuat isu politik keluarga atau dinasti politik menguap dengan cepat. Padahal isu politik keluarga untuk negara demokrasi seperti Indonesia sangat penting, karena menyangkut masa depan demokrasi itu sendiri. Politik keluarga membuat demokrasi membusuk dari dalam.

Para pakar politik sepakat, politik keluarga membawa dampak buruk terhadap masa depan demokrasi. Di antara dampak buruknya adalah: Pertama, politik keluarga antidemokrasi. Bertentangan dengan semangat demokrasi di mana suara rakyat dijunjung tinggi. Politik keluarga mengabaikan suara rakyat, suara keluarga kandidat yang sedang berkuasalah yang harus didengar. Persis seperti sistem monarki atau kerajaan.

Kedua, politik keluarga anti sistem politik partai. Dalam sistem kepartaian yang baik, kader terbaik, loyal, dan kompeten yang diajukan ke  masyarakat untuk dipilih menempati jabatan publik.  Tapi politik keluarga bisa mem-by pass sistem partai yang dibangun dan dijaga dengan disiplin ketat. Sistem partai tidak berdaya di hadapan sistem politik keluarga.

Partai politik adalah salah satu pilar demokrasi. Jika sistemnya dilumpuhkan tentu pilarnya tidak lagi kokoh. Lama-lama demokrasi ambruk karena pilar-pilarnya keropos digerogoti kekuatan politik keluarga.

Ketiga, politik keluarga menyuburkan praktik penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan politik, dan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Di Indonesia banyak sekali contoh tentang bagaimana ketiga praktik itu tumbuh subur di sejumlah daerah di mana politik keluarga berkuasa.

Keempat, politik keluarga menghambat kemajuan ekonomi. Karena praktik KKN subur di daerah yang dikuasai politik keluarga, maka sumber daya ekonomi daerah tersebut hanya akan berputar di sekitar dinasti. Rakyat tetap menderita. Di negara tetangga Filipina, Sembilan dari 10 provinsi termiskin merupakan provinsi yang dikendalikan politik keluarga.  

Melihat besarnya daya rusak politik keluarga bagi demokrasi, wajarlah jika publik yang merasa demokrasi harus dijaga kecewa dan melancarkan kritik. Mendiskusikan ini di berbagai forum. Tapi setumpuk klepon mengalihkan pembicaraan. Dan cilakanya tema yang dibawa setumpuk klepon itu tak kalah merusaknya dibanding politik keluarga.

Padahal mendiskusikan daya rusak politik keluarga bagi demokrasi sambil mengudap setumpuk klepon ditemani teh atau kopi panas bisa sangat mengasyikkan. Keduanya, klepon dan politik tetap bisa jalan seiring tanpa perlu saling silang.

Tumpukan klepon dalam politik keluarga kali ini menimbulkan gangguan yang serius terhadap kohesi sosial di masyarakat. Sungguh permainan berbahaya. Siapa pun pemainnya moga segera sadar, persatuan dan kesatuan jauh lebih penting dibanding kepentingan kelompok, apalagi kepentingan politik keluarga. Poltiik keluarga tidak ada penting-pentingnya bagi masa depan demokrasi. Malah cenderung merusak tatanan demokrasi yang selama ini dijaga dan dipelihara dengan biaya yang tidak sedikit supaya bisa terus tegak. ***