Tanggapi Postingan Ike Muti, Biro Hukum DKI Layangkan Somasi: Semua Anggaran Kesedot ke COVID!

Tajuk.co 1/8/2020 10:45 WIB
image
tangkapan layar foto dan status di Instagram @ikemuti16 yang diminta untuk menghapus foto karena terkait dengan proyek web series (foto: Instagram @ikemuti16)

Tajuk.co, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Hukum serius melakukan somasi kepada artis Ike Muti. Pasalnya, artis berusia 47 tahun  tersebut dinilai telah melakukan kebohongan kepada Pemprov DKI Jakarta terkait proyek pembuatan web series.

Dalam unggahan di Instagram pribadinya, @ikemuti16, dirinya mengeluh karena harus menghapus fotonya dengan Presiden Jokowi karena proyek web series tersebut bekerja sama dengan klien dari Pemda DKI.

Ike pun mengaku keberatan, dan menulis pengkuan tersebut dengan kembali mengunggah foto dirinya yang tengah berjabat tangan dengan Jokowi.

Foto itu kemudian ia beri keterangan:

"TUHAN MEMANG BAIK disaat pandemi saya masih ada bbrapa tawaran #webseries. Tapi kalau ada tawaran rezeki ke saya dengan meminta saya untuk menghapus foto-foto di sosmed yang ada Bapak Presiden kita kok rasanya nggak profesional banget. Hanya karena project web series tersebut akan bekerja sama dengan klien dari Pemda DKI", tulis Ike Muti.

Menanggapi adanya tudingan tersebut, Pemprov DKI Jakarta melayangkan somasi kepada Ike Muti.

Somasi Pemprov DKI yang dilayangkan kepada Aktris Ike Muti

Dalam somasinya, Pemprov DKI menampik sekaligus menyebut bahwa pernyataan Ike yang mengaku didesak untuk menghapus foto Jokowi adalah berita bohong.

Surat yang ditandatangani Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, itu meminta Ike mengklarifikasi dan menyebutkan proyek web series yang dimaksud serta penanggung jawabnya.

Selain itu somasi itu juga meminta Ike mengungkap nama yang disebut telah meminta untuk menghapus fotonya bersama Jokowi, termasuk bukti komunikasi dirinya dengan orang yang dimaksud.

"Kami tunggu dalam waktu 2x24 jam terhitung sejak 31 Juli 2020. Apabila tidak ada penjelasan dan klarifikasi secara tertulis dan ditandatangani saudara di atas materai, maka kami akan menempuh sesuai dengan hukum pidana," demikian bunyi somasi dari salinan surat somasi tersebut.

Menurut penuturan Yayan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang tidak mengalokasikan anggaran untuk sektor lain, kecuali untuk penanganan Covid-19.

"Sekarang kita emang nggak ada proyek, sekarang anggaran semuanya kesedot ke untuk covid, refocusing. Proyek-proyek nggak ada kita, semuanya dikosongin," kata Yayan, Jumat (31/7).

Berdasarkan data dari tim anggaran, ia menyebut selain untuk penanganan Covid-19, anggaran hanya dialokasikan untuk penanganan banjir, itu pun hanya yang bersifat urgen/mendesak.

Pemprov DKI, tambahnya, hingga saat ini masih menunggu penjelasan dari Ike terkait unggahannya di media sosial Instagram dan Twitter. Yayan memberi waktu 2x24 jam kepada Ike Muti untuk mengklarifikasi postingannya tersebut.

"Yang kita tahu hanya mengada-ada. Kalau memang ada, memang proyek itu ada, dari dia lah. Dia kan yang menyampaikan itu," kata Yayan. (BDN)