Ternyata, Ada Peran Penting Polisi Diraja Malaysia Dalam Penangkapan Joko Tjandra

Tajuk.co 31/7/2020 00:08 WIB
image
Joko Tjandra (baju orange) saat tiba di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta setelah ditangkap di Malaysia, Kamis (30/7/2020). Foto: detiknews

Tajuk.co, JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit mengungkapkan skema penangkapan buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Tjandra yang baru saja dilakukan.

Listyo menjelaskan bahwa mulanya Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan untuk mencari Joko Tjandra. Kemudian, terdapat informasi keberadaan buronan tersebut di Malaysia sehingga dalam penangkapan ada kerjasama antar penegak hukum lintas negara antara Indonesia dengan 'Negeri Jiran'.

"Kapolri kirim surat ke kepolisian Diraja Malaysia, kita bersama melakukan kegiatan upaya pencarian. Dari pencarian tersebut, kami mendapat informasi yang bersangkutan ada di Malaysia dan menindaklanjuti dengan kegiatan police to police," kata ucap Listyo di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis (30/7/2020) malam.

Atas kerjasama antarpenegak hukum itulah, buronan yang sudah sebelas tahun licin dari kejaran aparat berhasil diamankan.

"Alhamdulillah berkat kerjasama kami dan kepolisian Malaysia saat ini Djoko Tjandra berhasil kita amankan," tukasnya.

Adapun proses pelarian Joko Tjandra ditengarai pasca Majelis PK Mahkamah Agung (MA) memvonis Direktur PT Era Giat Prima, Joko Tjandra bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara. Selain itu, Djoko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009 dijatuhkan, Joko kabur lebih dulu meninggalkan Indonesia dengan pesawat carter dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby, Papua Nugini. Joko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan menjadi Papua Nugini pada Juni 2012.

Joko sempat kembali ke tanah air untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) terkait perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 8 Juni 2020 lalu. Bahkan, dia sempat membuat E-KTP dalam proses tersebut.(BPP)