Utang Pemerintah Pada Pertamina Mencapai Rp 96,5 Triliun

Tajuk.co 29/6/2020 14:30 WIB
image
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati

Tajuk.co, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mencatat hutang pemerintah kepada perseroan total mencapai angka Rp 96,5 triliun. Uutang tersebut atas kompensasi pemerintah terhadap selisih harga jual eceran/HJE Bahan Bakar Minyak.

"Totalnya, utang pemerintah ke Pertamina sebetulnya Rp 96,5 triliun," ujar Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dalam rapat kerja dengan Anggota Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Nicke menjelaskan bahwa, utang sebesar Rp 96,5 triliun tersebut terdiri dari hutang pemerintah sejak tahun 2017 hingga 2019. Adapun untuk rinciannya, tahun 2017 adalah sebesar Rp 20,78 triliun. Tahun 2018 sebesar Rp 44,85 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 30,86 triliun. Sementara utang yang akan dibayarkan pemerintah tahun ini adalah sebesar Rp 45 triliun. Sementara sisanya lagi sebesar Rp 51 triliun akan dibayar tahun depan.

"Dengan pencairan Rp 45 triliun masih ada sisa Rp 51 triliun yang rencananya akan dibayar tahun depan, tahun depannya lagi," ujar Nicke.

Terkait utang pemerintah tersebut, dirinya berharap segera dibayarkan. Hal itu mengingat besarnya modal belanja yang dikeluarkan perseroan pada tahun ini. Tahun ini untuk mendongkrak kinerja perseroan belanja modal yang dikeluarkan perseroan mencapai US$6,2 miliar atau setara Rp86,8 triliun.

"Pencairan akan sangat membantu karena kebutuhan capex/belanja modal mencapai US$ 6,2 miliar. Ini pun dipangkas 23%," ujarnya.

Saat ini, proses pembayaran utang tersebut sudah diverifikasi oleh Kementerian ESDM dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan sudah disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pihak Pertamina hanya tinggal menunggu pencairannya saja.

"Jadi ini angkanya semua dilakukan dari sisi volume sudah diverifikasi Kementerian ESDM dan sudah diaudit oleh BPK serta sudah disetujui Kemenkeu. Jadi tinggal pembayarannya saja. Alokasinya sudah masuk juga di Kemenkeu," ujar Dirut wanita kedua dalam sejarah Pertamina tersebut. (TIO)