Oleh: Setya Ari Nugraha
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Jawa Tengah memiliki mimpi besar: mencerdaskan seluruh anak-anak bangsa tanpa kecuali. Dalam mewujudkan mimpi itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD bergerak cepat dan konkret. Kita tidak hanya berbicara visi, tetapi sudah melangkah pada eksekusi.
Hingga pertengahan tahun 2025, sebanyak 15.000 anak putus sekolah di berbagai wilayah di Jawa Tengah telah dibiayai dan difasilitasi kembali ke pendidikan. Ini adalah bagian dari gerakan terpadu yang menyasar secara langsung Anak Tidak Sekolah (ATS) — mereka yang sebelumnya tersingkir dari sistem pendidikan akibat keterbatasan ekonomi, geografi, maupun kondisi sosial.
Namun, pekerjaan kita belum selesai. Data menunjukkan masih banyak anak di Jawa Tengah yang belum kembali ke bangku sekolah. Bagi kami, satu anak pun yang putus sekolah adalah panggilan moral yang tidak boleh diabaikan.
Sebagai Ketua DPRD Jawa Tengah, saya menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, legislatif, dunia usaha, masyarakat sipil, dan seluruh orang tua—semua harus menjadi bagian dari solusi.
Kami mendorong tiga pendekatan solutif yang sedang dan akan terus kami kawal:
- Perluasan Program Wajib Belajar 12 Tahun dan Peningkatan Daya Jangkau
Kami akan memperluas intervensi pendidikan nonformal melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang terbukti mampu menjangkau anak-anak marginal dan pekerja anak. Program Paket A, B, dan C akan terus ditingkatkan kualitas dan keterjangkauannya.
- Pendekatan Pekerjaan Sosial Terintegrasi
Sebagaimana dipaparkan dalam buku Penanganan Anak Putus Sekolah – Perspektif Pekerjaan Sosial oleh Siti Solechah, penanganan ATS tidak hanya soal membangun sekolah, tetapi juga pendampingan sosial, penguatan keluarga, dan advokasi individu. Kami mendukung peran pekerja sosial sebagai jembatan antara keluarga rentan dan akses pendidikan.
- Digitalisasi dan Kolaborasi Inklusif
Melalui integrasi data di level desa dan sekolah, pemerintah daerah dapat dengan cepat mengidentifikasi dan menindaklanjuti ATS. DPRD mendesak percepatan digitalisasi data ATS di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk mempercepat intervensi.
Komitmen Kami: Tiada Anak yang Tertinggal
Kami di DPRD Jawa Tengah berkomitmen untuk mengawal anggaran pendidikan inklusif, termasuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar Daerah, subsidi pendidikan kejar paket, serta insentif kepada lembaga-lembaga pendidikan alternatif seperti PKBM yang telah terbukti berperan strategis.
Kepada seluruh kepala daerah, camat, kepala desa, dan elemen masyarakat—mari kita bentuk Gerakan Jateng Sekolah Lagi sebagai panggilan moral dan aksi nyata. Mari kita jemput anak-anak kita yang hari ini tidak berada di kelas, dan pastikan mereka besok berada di barisan masa depan bangsa.
Jawa Tengah tidak akan pernah besar jika membiarkan satu anak pun tertinggal.
Mari kita bergerak bersama. Dari desa, dari lorong, dari rumah ke rumah.
Karena setiap anak berhak untuk bermimpi. Dan tugas kitalah untuk memastikan mereka punya jalan ke sana.
#JatengSekolahLagi #AnakJatengMasaDepanBangsa
