Tajuk.co, JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, memberikan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2012. Menurut Afriansyah, semua kementerian dan lembaga negara harus bersedia untuk diperiksa atau diambil tindakan jika terdapat penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, terutama jika hal tersebut berkaitan dengan tindakan korupsi.
Afriansyah menyatakan, “Saya berharap ini juga murni dalam rangka penegakan hukum. Kami menghormati agar proses hukum berjalan dengan baik. Hukum harus tajam ke bawah dan tajam ke atas.” Pernyataan ini disampaikan oleh Afriansyah kepada Republika.co.id di Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, pada hari Sabtu (9/9/2023).
Walaupun Afriansyah baru menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan sejak 15 Juni 2022, ia mengetahui bahwa KPK akan menetapkan tiga tersangka dalam kasus pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2012 di Kementerian Tenaga Kerja. Dua dari tersangka adalah pegawai dan mantan pegawai Kementerian Tenaga Kerja (sebelumnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), sementara satu lagi berasal dari pihak ketiga atau vendor.
Afriansyah menyatakan, “Silakan saja ditindak jika ada temuan penyalahgunaan. Saya pun jika saya bersalah, saya siap ditindak. Agar negara ini dapat berjalan dengan baik.”
Sekretaris Partai Bulan Bintang (PBB) ini juga mengharapkan bahwa KPK akan bersikap adil dan tidak memilih kasih dalam mengungkap atau menuntaskan kasus korupsi. Hal ini diharapkan agar Indonesia dapat benar-benar terbebas dari tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara.
Pada informasi terbaru, KPK akan mengumumkan tiga tersangka dalam kasus korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa informasi ini akan diumumkan setelah tim penyidik KPK menyelesaikan penyidikan mereka. Ali juga menyatakan bahwa KPK akan menyampaikan secara lengkap konstruksi perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut, meskipun belum dapat memberikan jadwal pasti untuk pengumuman tersebut karena penyidikan masih berlangsung.
