Tajuk.co, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto buka suara usai isu akan dikudeta lewat musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di tubuh partai berlambang beringin itu.
Isu itu berembus usai Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat akhir pekan lalu. Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam menyebut ada potensi pergantian ketua umum dalam Munaslub mendatang.
“Enggak ada, (rapat dewan pakar) agendanya bukan itu. Enggak ada itu (munaslub untuk pergantian ketum),” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/7).
Airlangga mengatakan Munaslub bukan mekanisme di Partai Golkar. Menurutnya, pergantian ketua umum hanya dilakukan di musyawarah nasional yang digelar berkala.”Forum tertinggi rakernas, rapim, munas,” ucap Airlangga.
Airlangga juga berkomentar soal isu munaslub untuk mencopotnya dari status calon presiden Golkar. Dia berkata penentuan capres masih menunggu dinamika di koalisi.
“KIB tunggu dulu, sabar, sabar menanti,” ucap Airlangga.
Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat akhir pekan lalu. Rapat digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Minggu malam.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan rapat internal digelar terkait sejumlah rekomendasi Pemilu 2024.
Ridwan menyebutkan salah satu materi yang dibahas dalam rapat internal Dewan Pakar Partai Golkar itu ialah terkait keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar Tahun 2019 yang memutuskan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres usungan partai berlambang beringin itu.
“Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan. Apakah yang lainnya, saya enggak sebut nama. Nah, itu bisa juga,” kata Ridwan.
Dia juga menyatakan tak menutup kemungkinan peluang munaslub untuk mencopot Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
“Karena munaslub, maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara,” ujarnya.
Pada Februari 2019 lalu, Munas Partai Golkar secara tegas memutuskan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres tunggal usungan Partai Golkar.
Salah satu pembahasan adalah evaluasi pencapresan Airlangga Hartarto. Dewan Pakar berencana mengubah kebijakan itu karena elektabilitas Airlangga rendah. Pertimbangan itu diikuti dengan niat Dewan Pakar Partai Golkar mendongkel Airlangga dari jabatan ketua umum.
