Jakarta — Forum Warga Jakarta (ForJak) menyampaikan apresiasi atas pelantikan 1.882 pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur Pramono Anung. Pelantikan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat struktur birokrasi yang selama ini mengalami kekosongan dan berdampak pada kualitas layanan publik, khususnya di wilayah padat seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.
Ketua Forum Warga Jakarta, S. Rijal, menilai pengisian jabatan dalam jumlah besar ini merupakan upaya serius Pemprov DKI untuk memastikan kesinambungan program pemerintah di lapangan. “Banyak posisi strategis yang sudah lama kosong, terutama pada level pengawas, administrator, dan kepala sekolah. Kondisi ini mempengaruhi efektivitas pelayanan di kecamatan, kelurahan, hingga satuan pendidikan. Pelantikan ini menjawab kekosongan tersebut,” ujar Rijal.
Rijal juga mengapresiasi komitmen Gubernur Pramono yang menegaskan bahwa seluruh rotasi, mutasi, dan promosi dilakukan berdasarkan sistem merit. Ia menilai pendekatan tersebut penting untuk mengembalikan kepercayaan warga terhadap birokrasi. “Warga Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat ingin melihat birokrasi yang profesional, bukan birokrasi yang ditentukan oleh titipan politik,” tegasnya. “Kalau prinsip meritokrasi dijalankan konsisten, maka pejabat yang mengisi posisi hari ini benar-benar orang yang punya kompetensi.”
Terkait instruksi gubernur yang mendorong pejabat baru menghadirkan inovasi layanan publik, ForJak menilai pesan tersebut relevan dengan kebutuhan warga dua wilayah tersebut. Rijal menyebut bahwa kantor kecamatan, dinas pendidikan, hingga sekolah negeri merupakan titik layanan yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat. “Warga butuh perubahan yang cepat dan solutif, seperti digitalisasi proses perizinan, perbaikan layanan aduan, hingga penguatan manajemen sekolah,” katanya.
Mengenai program pengembangan kapasitas ASN yang disampaikan Gubernur Pramono, Rijal menegaskan pentingnya mekanisme evaluasi yang jelas. “Kami mendukung peningkatan kompetensi ASN, tapi semuanya harus terukur. Ada indikator kinerja, ada laporan, dan ada evaluasi publik. Jangan sampai pengembangan kompetensi hanya menjadi jargon tanpa dampak nyata,” ucapnya.
S. Rijal juga menyoroti seruan Gubernur Pramono untuk menjaga Jakarta sebagai kota yang aman, tertib, dan melayani. Menurutnya, pesan tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk kolaborasi langsung antara pejabat baru dan masyarakat. “Pejabat yang baru dilantik harus hadir di tengah warga, bukan hanya di balik meja birokrasi. Kami mendorong adanya dialog terbuka, musyawarah warga-ASN, dan mekanisme komunikasi yang rutin, terutama di Jaksel dan Jakpus yang memiliki dinamika masyarakat majemuk dan mobilitas tinggi,” jelasnya.
Forum Warga Jakarta juga menyampaikan catatan publik terkait transparansi pelantikan. Rijal meminta agar Pemprov DKI mempublikasikan daftar lengkap pejabat yang dilantik, beserta jabatan dan asal perangkat daerah. “Publik punya hak untuk tahu siapa yang mengisi jabatan-jabatan strategis. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa proses pelantikan benar-benar sesuai prinsip merit,” tuturnya.
