Tajuk.co, BEKASI — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana untuk mengajukan kasus pembatalan penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi, Jawa Barat, untuk acara senam yang akan dihadiri oleh Anies Baswedan ke ranah hukum.
Heri Koswara, Ketua DPD PKS Kota Bekasi, menyatakan bahwa pembatalan tersebut merusak demokrasi di Kota Bekasi karena dianggap tiba-tiba dan tidak memberikan solusi. PKS berencana untuk mengambil langkah hukum terkait hal ini, karena mereka merasa bahwa pembatalan ini merugikan martabat partai sebagai pemenang di Kota Bekasi. Namun, waktu pelaporan masih dalam tahap pertimbangan.
Heri menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi memberikan izin pada pukul 22.00 WIB pada Jumat malam sebelum acara, tetapi karena persiapan sudah dilakukan, izin tersebut menjadi tidak efektif. Meski demikian, ia menyatakan bahwa pembatalan tersebut justru mendekatkan masyarakat dengan Anies Baswedan karena acara flashmob yang menggantikan senam bisa menyapa ratusan pendukung.
Informasi yang diterima Heri menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi membatalkan izin penggunaan stadion karena ada pertandingan sepak bola antara Bhayangkara melawan PSM Makasar pada malam hari yang sama. Namun, PKS menyatakan telah menyepakati untuk tidak menggunakan lapangan utama dan sudah mengatur border untuk izin penggunaan.
Heri juga menyebutkan bahwa pembatalan izin terkait hadirnya Anies Baswedan dalam acara senam tersebut, dan menuduh Pemerintah Kota Bekasi membatalkan tanpa mengundang dan memberikan solusi.
Anies Baswedan mengapresiasi inisiatif PKS untuk menyelenggarakan acara senam bersama dan menyatakan kegembiraannya melihat antusiasme masyarakat meski acara sempat menghadapi pembatalan penggunaan stadion. Anies berharap acara semacam ini dapat mengirimkan pesan tentang kebersamaan dalam mendorong kemajuan dan keadilan di masa depan, termasuk dalam Pemilu dan Pilpres 2024.
Dikonfirmasi terpisah, Plt. Wali Kota Bekasi, Dr Tri Adhianto, menyatakan bahwa pembatalan izin terkait aturan di PSSI menjelang pertandingan sepak bola. Pemerintah Kota Bekasi sebenarnya sudah memberikan izin, yang telah ditandatangani olehnya, namun kemudian terjadi pembatalan izin tersebut.
