Tajuk.co, BEKASI — Perhatian publik tertuju pada Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, setelah ia mencabut izin penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga untuk kegiatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dihadiri oleh Anies Baswedan.
Tindakan pencabutan izin tersebut menuai kritik karena dianggap dilakukan secara sepihak setelah mengetahui bahwa Anies Baswedan, calon presiden potensial pada Pemilihan Presiden 2024, akan hadir dalam acara tersebut.
Tri Adhianto dituding memiliki kepentingan politis dalam pencabutan izin tersebut. Acara yang bertajuk “Senam Bareng Rakyat” yang akan dihadiri oleh Anies Baswedan direncanakan akan digelar pada Sabtu (29/7/2023).
Namun, acara tersebut dibatalkan setelah Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengirimkan surat pembatalan izin penggunaan tempat tersebut satu hari sebelumnya.
Tri Adhianto membantah bahwa pembatalan acara Anies Baswedan terkait dengan persaingan jelang Pilpres 2024. Selaku kader PDI Perjuangan, dia pun meminta maaf atas keputusannya tersebut.
Tri Adhianto menjelaskan kronologis pencabutan izin penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga untuk acara “Senam Bareng Rakyat” PKS dan Anies Baswedan.
Menurutnya, pihaknya memang telah menerbitkan izin penggunaan stadion untuk acara senam tersebut. Proses pengajuan izin dilakukan oleh PKS dan dibahas di tingkat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), yang bertanggung jawab atas pengelolaan stadion.
“Prosesnya adalah bahwa setelah adanya surat permohonan yang dilakukan oleh PKS, izin kemudian dibahas di tingkat Dinas Olahraga, dan selanjutnya izin dikeluarkan,” jelas Tri Adhianto.
Pada tanggal Kamis (27/7), Dispora diundang untuk rapat di Polres Metro Bekasi Kota bersama panitia pelaksana dan pengawas pertandingan Liga 1. Pada hari yang sama dengan acara “Senam Bareng Rakyat” Anies Baswedan, di stadion tersebut akan berlangsung pertandingan antara Bhayangkara FC melawan PSM Makassar.
Dalam rapat tersebut, pihak pengawas pertandingan mengungkapkan peraturan PSSI yang mewajibkan stadion steril selama dua hari sebelum pertandingan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pencabutan izin untuk acara senam tersebut.
