Tajuk.co, SEMARANG – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini menyetujui Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2026, sebuah keputusan yang secara eksplisit menetapkan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai prioritas utama kerja dewan. Keputusan ini dinilai strategis untuk menjawab tantangan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan produsen di Jawa Tengah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menegaskan bahwa fokus Renja ini adalah hasil nyata dari penyerapan aspirasi yang intensif dari seluruh daerah pemilihan. Ia menyebut, meskipun Jawa Tengah pada tahun sebelumnya telah berkontribusi besar—dengan produksi padi tahun 2024 mencapai sekitar 8,85 juta ton GKG (Gabah Kering Giling)—namun tantangan di lapangan, terutama terkait sarana produksi, masih tinggi.
“Persetujuan Renja 2026 ini bukan hanya formalitas administrasi, melainkan sebuah peta jalan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan target produksi tinggi, seperti yang dicanangkan Pemerintah Provinsi sebesar 11,8 juta ton padi untuk 2025, dapat tercapai dan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya,” ujar Setya Arinugroho.
Setya Ari menjelaskan bahwa fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD pada 2026 akan difokuskan untuk membedah dan menyelesaikan isu-isu krusial. Di sektor pertanian, fokus utama adalah pengetatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Data menunjukkan, keluhan petani tentang kelangkaan dan kesulitan mengakses pupuk, terutama dengan adanya pembatasan dan administrasi kartu, masih kerap muncul. Oleh karena itu, Renja 2026 menekankan pada program yang menjamin pupuk bersubsidi tepat waktu dan tepat sasaran. Selain itu, percepatan perbaikan jaringan irigasi dan penyaluran bantuan bibit unggul juga menjadi agenda mendesak.
Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menambahkan, perhatian serius juga disalurkan pada sektor peternakan dan perikanan. “Kami akan memastikan ketersediaan pakan ternak yang berkualitas dan terjangkau, serta program kesehatan hewan secara berkala untuk menjaga kualitas produk ternak kita. Untuk nelayan, peningkatan fasilitas penangkapan ikan yang modern juga akan kami dorong anggarannya,” tambahnya.
Setya Ari menjelaskan, Renja DPRD 2026 ini disusun untuk menyelaraskan kegiatan legislatif dengan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak adanya program yang tumpang tindih dan seluruh anggaran pembangunan benar-benar efisien dan berorientasi pada hasil.
“Kami memastikan bahwa seluruh program pembangunan Provinsi Jawa Tengah melalui Renja 2026 ini berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi kerja, dan pada akhirnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat di sektor primer. Fokus pada pupuk, irigasi, dan pakan ternak adalah janji kami kepada para petani, peternak, dan nelayan, yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah ini. Melalui pengawasan anggaran yang ketat, kami ingin masyarakat merasakan dampak langsung dari kebijakan yang telah kami tetapkan,” pungkas Setya Arinugroho, menekankan peran pengawasan DPRD sebagai kunci keberhasilan.
