Tajuk.co, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$396,4 miliar atau setara dengan Rp6.090 triliun (dengan asumsi kurs Rp15.365 per dolar AS) pada bulan Juli 2023. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,9 persen dibandingkan dengan posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal II 2023 yang mencapai US$396,3 miliar. Meskipun mengalami pertumbuhan, laju pertumbuhan ULN ini melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 1,5 persen.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, menjelaskan bahwa kontraksi pertumbuhan ini terutama berasal dari sektor ULN swasta. Perkembangan posisi ULN pada bulan Juli 2023 juga dipengaruhi oleh pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global.
ULN sektor swasta terus mengalami kontraksi pertumbuhan, dengan posisi ULN swasta pada bulan Juli 2023 mencapai US$193,9 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,9 persen (yoy). Kontraksi ini lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 5,8 persen (yoy).
Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang mencapai 10,5 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan 9,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, jasa keuangan dan asuransi, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,1 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,6 persen terhadap total ULN swasta.
Sementara itu, posisi ULN pemerintah mencapai US$193,2 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,1 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,8 persen (yoy). Pertumbuhan ULN pemerintah ini dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pembiayaan program dan proyek. Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengelola ULN dengan hati-hati, efisien, dan akuntabel, serta menjaga kredibilitas dalam pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.
ULN menjadi komponen penting dalam instrumen pembiayaan APBN dan mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dukungan tersebut mencakup sektor jasa kesehatan, administrasi pemerintah, pendidikan, konstruksi, dan jasa keuangan.
Erwin memastikan bahwa posisi ULN pemerintah tetap terkendali dan aman dengan mayoritas ULN berjangka panjang. Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 29,2 persen dari 29,3 persen pada bulan sebelumnya, dan didominasi oleh ULN jangka panjang.
Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya untuk menjaga struktur ULN tetap sehat.
