Tajuk.co, SEMARANG – DPRD Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap implementasi program Sekolah Rakyat (SR), agar tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi benar-benar menyasar akar persoalan pendidikan anak dari keluarga prasejahtera.
Wakil Ketua DPRD Jateng Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Setya Ari Nugroho, menyampaikan bahwa meskipun 14 rintisan SR di 13 kabupaten/kota patut diapresiasi, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus segera dijawab secara sistematis.
“Program ini tidak boleh sekadar menjadi proyek pembangunan gedung. Persoalan utama seperti putus sekolah karena faktor ekonomi, keterbatasan akses pendidikan vokasi, serta lemahnya pembentukan karakter harus menjadi fokus utama,” tegas legislator PKS ini pada, Kamis (30/4/2026).
Berdasarkan data Humas Pemprov Jawa Tengah tahun 2025–2026, program SR menyasar anak dari keluarga miskin ekstrem (Desil 1 dan 2 DTKS) dengan konsep sekolah berasrama gratis jenjang SD hingga SMA. Tahap awal dilaksanakan di BPVP Surakarta serta sejumlah sentra Kemensos di Magelang, Pati, dan Baturraden. Sementara itu, pembangunan gedung permanen di Rowosari, Semarang, ditargetkan rampung pada 2026.
Ke depan, perluasan program direncanakan mencakup empat kabupaten, yakni Cilacap, Brebes, Sukoharjo, dan Rembang. Selain itu, Pemprov juga memperkuat peran SMK negeri sebagai bagian dari pengembangan pendidikan vokasi.
Namun demikian, DPRD menilai terdapat tiga isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius:
Pertama, aspek akses dan pemerataan. Saat ini, SR baru menjangkau 13 dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Artinya, masih banyak anak dari keluarga miskin di wilayah lain yang belum terlayani.
“Anak-anak di daerah seperti Kebumen, Wonosobo, dan Banjarnegara masih menghadapi keterbatasan akses. Perluasan program harus dipercepat dan berbasis data DTKS yang akurat agar tidak salah sasaran,” ujarnya.
Kedua, keterkaitan dengan dunia kerja (link and match vokasi). DPRD menekankan agar SR tidak bergeser menjadi sekadar model asrama tanpa arah yang jelas terhadap masa depan siswa.
“Sekolah Rakyat harus menghasilkan lulusan yang siap kerja atau mampu berwirausaha. Karena itu, kurikulum perlu disinergikan dengan SMK negeri dan balai latihan kerja (BLK),” tegas Ari.
Ketiga, kesiapan SDM dan keberlanjutan anggaran. Tahap rintisan yang masih memanfaatkan fasilitas Kemensos dinilai belum cukup menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang.
“Pembangunan gedung permanen dan perluasan ke daerah baru membutuhkan komitmen anggaran yang besar dan konsisten. DPRD akan mengawal agar tidak terjadi keterlambatan atau mangkrak. Selain itu, tenaga pendidik di sistem berasrama harus mendapatkan insentif yang layak karena beban kerja yang berlangsung 24 jam,” katanya.
Ia menambahkan, program Sekolah Rakyat sejalan dengan upaya penguatan ketahanan keluarga di Jawa Tengah. Namun demikian, keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan implementasi dan konsistensi pengawasan.
“Jika dikelola dengan serius, program ini bisa menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan. Tapi jika tidak, berisiko menjadi program simbolik tanpa dampak nyata,” pungkasnya.
