Tajuk.co, SEMARANG — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho atau akrab disapa Setya Ari, menekankan perlunya strategi pengendalian harga yang ketat untuk meredam potensi inflasi akibat kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026. Ia menilai bahwa stabilitas ekonomi Jawa Tengah bergantung pada keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan pengendalian daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Kenaikan UMK 2026 di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah rata-rata mencapai 7,28 persen, dengan UMP Jateng ditetapkan sebesar Rp2.327.386 dari Rp2.169.349 tahun sebelumnya. UMK tertinggi tercatat di Kota Semarang (Rp3.701.709 naik 7,15%) dan Kabupaten Semarang (Rp2.940.088, naik 6,7 persen) sementara yang terendah di Banjarnegara (Rp2.401.961).
“Kenaikan UMK ini wajar sebagai respons terhadap inflasi sekitar 2,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen. Namun, kita harus proaktif mengantisipasi efek domino berupa kenaikan harga barang dan jasa,” ujar Setya Ari di sela rapat dengar pendapat dengan Forum Pengusaha Jateng, Selasa (4/3/2026).
Kenaikan UMK 2026 dihitung berdasarkan formula Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa 0,9) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto. Meski bertujuan meningkatkan daya beli pekerja — yang mencapai jutaan buruh di sektor industri dan jasa Jawa Tengah —, Setya Ari memperingatkan risiko inflasi volatile dari komoditas pangan seperti beras, cabai, dan bawang merah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Jateng Oktober 2025 sebesar 2,86 persen (y-on-y), masih dalam koridor sasaran 2,5 ±1 persen, didukung pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 sebesar 5,37 persen — lebih tinggi dari nasional 5,04 persen. Namun, kenaikan upah berpotensi mendorong biaya produksi naik 3-7 persen di sektor UMKM, yang menyerap 70 persen tenaga kerja provinsi.
Setya Ari menyoroti bahwa tanpa pengendalian, hal ini bisa memicu spillover inflasi ke harga konsumen, menggerus daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“UMK naik bagus untuk kesejahteraan buruh, tapi jika harga sembako ikut melambung, manfaatnya pudar. Stabilitas ekonomi bukan soal upah tinggi semata, tapi keseimbangan antara pendapatan dan biaya hidup,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang berhasil meraih predikat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terbaik Jawa-Bali 2025, telah menerapkan program REGA TATAS (Rega Tumata, Aman, Terjangkau, Adil, Stabil) melalui strategi 4K: ketersediaan komoditas, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Inisiatif ini diperkuat dengan gerakan pangan murah, diversifikasi pangan, dan pemangkasan rantai pasok melalui Badan Usaha Milik Petani (BUMP).
Setya Ari mendorong penguatan program tersebut di tingkat kabupaten/kota, termasuk peningkatan stok buffer logistik untuk 34 komoditas prioritas dan pengawasan pasar daring guna cegah kartel harga. Ia juga menekankan peran Bank Indonesia Perwakilan Jateng dalam stabilisasi melalui optimalisasi produksi padi dengan benih unggul seperti Gogo Gamagora.
“Kita perlu sinergi penuh: pemerintah sediakan infrastruktur irigasi dan subsidi pupuk, petani tingkatkan produktivitas, pengusaha jaga rantai pasok. Inflasi bisa ditekan di bawah 3 persen jika 4K ini berjalan optimal,” ujarnya.
Realisasi investasi Jateng Januari-September 2025 mencapai Rp66,13 triliun, menandakan ketahanan ekonomi meski di tengah kenaikan upah. Setya Ari memproyeksikan bahwa dengan pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi 2026 bisa tembus 5,5 persen, didorong sektor manufaktur dan pariwisata yang menyerap tenaga kerja baru.
Forum Pengusaha Jateng menyambut baik kenaikan UMK, asal diimbangi insentif pajak untuk UMKM. Sementara serikat buruh menuntut penegakan UMK agar tidak hanya jadi angka di atas kertas.
Setya Ari menutup dengan pesan optimisme.“Kenaikan UMK 2026 adalah momentum emas untuk dorong konsumsi domestik, asal kita jaga stabilitas harga. Jawa Tengah punya pengalaman TPID terbaik; sekarang waktunya kolaborasi semua pihak untuk ekonomi inklusif dan anti-inflasi,” pungkasnya.
