Tajuk.co, JAKARTA – Kebijakan pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai pengelola ekspor komoditas strategis nasional memicu respons beragam dari pelaku industri, pelaku pasar, ekonom, hingga akademisi. Di satu sisi, langkah itu dinilai dapat memperkuat kendali negara atas devisa dan harga komoditas. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran terhadap kepastian kontrak, efisiensi perdagangan, dan persepsi investor global terhadap iklim usaha Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan pembentukan PT DSI sebagai BUMN yang akan mengonsolidasikan ekspor komoditas strategis seperti kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Pemerintah menargetkan implementasi penuh dimulai pada September 2026 setelah melewati masa transisi selama tiga bulan.
Pasar langsung merespons pengumuman tersebut. Sejumlah analis menilai sentralisasi ekspor berpotensi meningkatkan ketidakpastian perdagangan internasional Indonesia, terutama bagi perusahaan yang selama ini memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli luar negeri.
Laporan Reuters menyebut pasar saham Indonesia sempat mengalami tekanan setelah kebijakan itu diumumkan. Nilai tukar rupiah juga bergerak fluktuatif di tengah kekhawatiran investor terhadap arah baru kebijakan perdagangan komoditas nasional.
Pelaku pasar memandang pembentukan eksportir nasional tunggal sebagai kebijakan besar yang dapat mengubah struktur perdagangan komoditas Indonesia secara fundamental. Investor asing kini menunggu kejelasan mekanisme harga, tata niaga, hingga perlindungan terhadap kontrak dagang yang sudah berjalan.
Kalangan industri batu bara, sawit, dan mineral juga mulai menghitung dampak kebijakan tersebut terhadap rantai bisnis mereka. Kekhawatiran terbesar datang dari potensi renegosiasi kontrak ekspor yang telah berjalan dengan buyer internasional.
Sejumlah eksportir menilai perubahan mekanisme ekspor berpotensi memunculkan biaya tambahan, memperpanjang birokrasi, serta mengurangi fleksibilitas perdagangan. Buyer luar negeri juga disebut dapat meminta penyesuaian ulang syarat kontrak apabila ekspor nantinya harus melalui BUMN baru tersebut.
Dalam sejumlah laporan media internasional, pelaku industri mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menentukan harga ekspor dan sejauh mana peran swasta masih dipertahankan dalam rantai perdagangan komoditas nasional.
Ekonom melihat kebijakan ini sebagai bentuk nasionalisme sumber daya alam atau resource nationalism yang semakin kuat di era pemerintahan Prabowo. Pemerintah ingin memiliki kontrol lebih besar terhadap devisa hasil ekspor dan menutup dugaan praktik under invoicing yang selama ini disebut merugikan negara.
Sejumlah ekonom menilai langkah tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara apabila tata kelola dilakukan secara transparan dan profesional. Negara juga dapat memiliki posisi tawar lebih kuat dalam menentukan harga komoditas strategis di pasar global.
Namun, risiko yang muncul juga tidak kecil. Sentralisasi ekspor dinilai dapat menurunkan efisiensi perdagangan apabila birokrasi terlalu panjang dan keputusan bisnis menjadi terlalu administratif.
Lembaga pemeringkat internasional juga mulai memberi perhatian terhadap arah kebijakan tersebut. Investor khawatir perubahan mendadak dalam tata niaga ekspor dapat memengaruhi kepastian investasi jangka panjang di sektor sumber daya alam Indonesia.
Luke Thomas Mahony Jadi Sorotan
Penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur PT DSI turut menarik perhatian publik. Warga negara Australia itu sebelumnya dikenal sebagai eksekutif senior di sektor pertambangan global, termasuk pernah menjabat di PT Vale Indonesia Tbk, Vale Base Metals, dan BHP Billiton.
Sebagian pengamat menilai pemilihan Luke menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin membangun BUMN ekspor dengan pendekatan korporasi profesional dan standar global. Pengalaman internasionalnya dianggap penting untuk menghadapi kompleksitas perdagangan komoditas dunia.
Namun, sebagian kalangan politik juga mempertanyakan sensitivitas penempatan warga negara asing dalam posisi strategis pengelolaan ekspor sumber daya alam nasional.
Kalangan akademisi menilai keberhasilan PT DSI akan sangat bergantung pada tata kelola perusahaan, transparansi harga, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan dunia usaha.
Model perdagangan satu pintu sebenarnya bukan hal baru di dunia. Sejumlah negara kaya sumber daya pernah menerapkan sovereign trading agency untuk mengontrol ekspor strategis. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada efisiensi kelembagaan dan minimnya intervensi politik.
Karena itu, pengamat menilai pemerintah harus memastikan PT DSI tidak berubah menjadi lembaga birokratis yang justru menghambat ekspor nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, stabilitas aturan dan kepastian kontrak tetap menjadi faktor utama bagi pelaku industri dan investor internasional.
