Tajuk.co, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk mengkaji rencana pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi negeri (PTN). Tim tersebut akan memetakan kebutuhan anggaran sekaligus menyusun tahapan pelaksanaan program.
Tim khusus itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Sejumlah menteri dan kementerian/lembaga terkait juga akan dilibatkan dalam proses kajian.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pembentukan tim khusus merupakan arahan langsung Presiden Prabowo setelah rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9).
“Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi. Dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk men-breakdown lagi hitungan-hitungan,” ujar Brian.
Selain Pratikno dan Brian, tim tersebut akan melibatkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta kementerian dan lembaga lainnya.
Brian menyebut kajian tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua pekan hingga satu bulan. Pembahasan akan mencakup kebutuhan pembiayaan sekaligus tahapan yang diperlukan sebelum program kuliah gratis diterapkan.
“Untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapannya, sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” katanya.
Sebelum tim khusus dibentuk, Kemendiktisaintek telah melakukan perhitungan awal terkait kebutuhan biaya pendidikan tinggi. Kajian tersebut antara lain menghitung komponen uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI), serta sumber pendapatan lain yang selama ini digunakan perguruan tinggi dalam menjalankan kegiatan pendidikan.
Kementerian juga telah memiliki data mengenai kebutuhan biaya setiap mahasiswa berdasarkan program studi. Data tersebut nantinya menjadi salah satu bahan dalam pembahasan lebih lanjut.
Meski demikian, berbagai skema yang telah disusun masih perlu dikaji kembali dengan memperhitungkan kemampuan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Brian mengatakan Presiden menginginkan program pembebasan biaya kuliah dapat direalisasikan secepat mungkin. Namun, penerapannya tetap akan dilakukan melalui sejumlah tahapan dan tidak serta-merta diberlakukan secara langsung.
