Tajuk.co, NEW YORK — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas rencana penerbitan obligasi daerah atau Jakarta Bond saat bertemu Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani di Civic Hall, New York, Amerika Serikat, Minggu (20/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di sela Urban 20 Mayors Summit 2026 tersebut membahas sejumlah persoalan perkotaan, termasuk rencana Jakarta menggunakan obligasi daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Mamdani menyambut rencana tersebut dan mengatakan New York memiliki pengalaman menggunakan obligasi daerah untuk membiayai berbagai proyek publik, termasuk fasilitas pengolahan limbah dan infrastruktur perkotaan lainnya.
“Saya sangat antusias dan mendukung rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah. New York juga telah menggunakan obligasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk pengolahan limbah dan berbagai fasilitas publik,” kata Mamdani dalam keterangan resmi, Senin (21/9).
Mamdani bahkan menawarkan kerja sama pertukaran pengetahuan. Pemerintah Kota New York siap mengirimkan tim keuangan untuk berbagi pengalaman mengenai persiapan hingga proses penerbitan obligasi daerah.
“Kami siap mengirimkan tim keuangan untuk berbagi pengalaman dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai persiapan dan proses penerbitan obligasi daerah,” ujarnya.
Jakarta Bond Disiapkan Rp5,6 Triliun
Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan Jakarta Bond dengan nilai sekitar Rp5,6 triliun. Dana dari skema tersebut direncanakan digunakan untuk membantu membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Jakarta.
Rencana penerbitan obligasi daerah muncul ketika kondisi fiskal Jakarta menghadapi tekanan setelah adanya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Jakarta Bond belum dapat diterbitkan karena Pemprov DKI masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Pramono dan Mamdani juga bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan perkotaan, mulai dari transportasi publik, kemacetan, banjir, polusi udara hingga ketahanan kota.
Pramono menjelaskan pengembangan layanan Transjabodetabek sebagai salah satu upaya memperkuat konektivitas Jakarta dengan daerah penyangga. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta.
“Setiap hari lebih dari empat juta orang keluar-masuk Jakarta, terutama pada jam sibuk. Melalui Transjabodetabek, kami ingin mengurangi kemacetan dan volume kendaraan yang masuk ke Jakarta sekaligus memperkuat konektivitas wilayah,” kata Pramono.
Pemprov DKI juga memiliki program transportasi umum gratis bagi 15 kelompok masyarakat. Di antaranya lansia, penyandang disabilitas, pelajar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), serta mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Persoalan banjir dan penurunan muka tanah juga menjadi perhatian dalam pembahasan kedua pemimpin kota tersebut. Jakarta terus mengembangkan infrastruktur pengendalian banjir serta mendorong pengurangan penggunaan air tanah untuk menekan laju penurunan permukaan tanah.
Selain itu, Pemprov DKI mengembangkan konsep Giant Sea Wall sebagai bagian dari strategi menghadapi risiko banjir dan memperkuat ketahanan kawasan pesisir Jakarta.
“Sama seperti New York, salah satu tantangan Jakarta adalah banjir. Karena itu, kami terus memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, mengurangi penggunaan air tanah untuk menekan penurunan muka tanah, serta mengembangkan Giant Sea Wall,” ujar Pramono.
