Tajuk.co JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediamannya, Minggu (04/10/2026) sore. Pertemuan tersebut membahas penguatan peran Bakom dalam membangun komunikasi pemerintah yang semakin dekat dengan masyarakat.
Dalam kesempatan itu Prabowo meminta bagaimana program dan kebijakan pemerintah dikomunikasikan kepada publik. Komunikasi tersebut diharapkan tidak hanya menyampaikan program pemerintah, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” bunyi siaran pers yang dikeluarkan Kantor Sekretaris Kabinet, .
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana agar komunikasi pemerintah dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan juga tidak cukup hanya menjelaskan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi perlu memberikan pemahaman mengenai arah dari setiap kebijakan.
Selain menyampaikan informasi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Seskab menyebut bahwa Bakom diharapkan menjadi salah satu jembatan bagi pemerintah untuk mendengar berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya membangun pola komunikasi pemerintah yang terbuka dan dialogis. Pemerintah tidak hanya hadir sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pihak yang mendengar dan merespons suara masyarakat.
“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah,” tutur Seskab.
