Tajuk.co, TOKYO — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut penurunan jumlah penduduk sebagai persoalan serius yang berpotensi mengancam masa depan Jepang. Ia bahkan menggambarkannya sebagai krisis nasional yang berkembang secara perlahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Takaichi dalam pidato kebijakan di hadapan parlemen Jepang pada Senin (5/10/2026).
“Penurunan populasi adalah krisis nasional yang berkembang secara diam-diam,” ujar Takaichi, seperti dikutip AFP.
Takaichi mengatakan pemerintah Jepang akan menyiapkan strategi komprehensif untuk menghadapi persoalan demografi tersebut. Strategi yang mencakup masalah penyusutan dan penuaan populasi itu ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.
Pemerintah Jepang menghadapi tantangan demografi yang semakin berat seiring terus berkurangnya jumlah penduduk dan meningkatnya proporsi masyarakat lanjut usia.
Data sensus Jepang 2025 menunjukkan jumlah penduduk negara tersebut turun sekitar 2,5 persen dibandingkan hasil sensus pada 2020.
Penurunan populasi juga tercatat cukup tajam pada 2024. Pada tahun tersebut, jumlah penduduk Jepang berkurang sekitar 908.574 orang atau 0,75 persen.
Angka tersebut menjadi penurunan tahunan terbesar sejak pencatatan statistik populasi Jepang dimulai pada 1968.
Kementerian Dalam Negeri Jepang mencatat jumlah penduduk negara tersebut kini berada di kisaran 120,6 juta jiwa. Angka itu turun cukup jauh dibandingkan 2009 ketika populasi Jepang masih mencapai sekitar 126,6 juta jiwa.
Kondisi tersebut membuat pemerintah Jepang perlu mengambil langkah jangka panjang untuk menghadapi dampak penyusutan penduduk sekaligus perubahan struktur usia masyarakat.
Melalui strategi baru yang dijanjikan, pemerintah Takaichi akan merumuskan kebijakan untuk merespons tantangan populasi yang terus menyusut dan menua.
