Tajuk.co, BOGOR — Kementerian Keuangan membuka peluang adanya insentif baru yang dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan ruang tersebut dapat diperoleh melalui efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.
Juda menjelaskan, sebagian insentif yang telah direncanakan pemerintah sebenarnya sudah masuk dalam perhitungan APBN 2027. Namun, masih tersedia ruang untuk mengakomodasi kebijakan baru apabila muncul kebutuhan sepanjang tahun anggaran berjalan.
“Sebagian sudah ada di dalam APBN. Sebagian terus ada peluang saja,” ujar Juda dalam media gathering Kementerian Keuangan di Bogor, seperti dikutip Sabtu (3/10/2026).
Menurut Juda, pelaksanaan APBN bersifat dinamis sehingga pemerintah dapat melakukan penyesuaian ketika terdapat kebijakan atau program baru.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melakukan efisiensi terhadap sejumlah pos belanja. Dengan cara tersebut, pemerintah dapat menyediakan ruang anggaran tanpa langsung memberikan tambahan tekanan terhadap APBN.
“Ini biasa di dalam implementasinya APBN kita. Sehingga misalnya ada insentif baru, ada inisiatif baru itu masih ada ruang-ruang untuk terutama melakukan efisiensi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, efisiensi menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga pengelolaan anggaran ketika terdapat kebutuhan untuk menjalankan program baru.
” Itulah versi kita dari APBN,” kata Juda.
Di sisi lain, pemerintah tidak hanya menggunakan besarnya realisasi belanja sebagai ukuran keberhasilan APBN. Dampak anggaran terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian.
Sejumlah indikator yang digunakan antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, penurunan angka kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja.
Mantan Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pencapaian target pembangunan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas APBN.
“Indikator-indikator yang menjadi tujuan dari APBN, itulah indikator yang menunjukkan berhasil atau tidak,” tutur Suahasil.
Dengan ruang fiskal yang berasal dari efisiensi, pemerintah masih memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan pelaksanaan APBN 2027 apabila terdapat kebutuhan kebijakan baru. Program maupun insentif tambahan dapat dipertimbangkan sesuai dengan kondisi dan kapasitas anggaran yang tersedia.
