Tajuk.co JAKARTA — Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Obligasi Daerah semilai Rp 3,5 dalam upaya mengeksplorasi sumber pendanaan di luar APBD.
“Ini merupakan terobosan penting yang bisa menjadi percontohan bagi daerah lain,” kata Suhud pada acara Capacity Building penerbitan obligasi daerah di Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).
.Suhud menyampaikan, DPRD Jakarta mendukung penuh upaya mencari alternatif pendanaan di luar pendapatan asli daerah. Ini merupakan terobosan penting dan bersejarah bagi Jakarta. Untuk mendukung inisiatif tersebut, DPRD mengusulkan pembentukan kerangka hukum sebagai landasan skema pembiayaan kreatif non-APBD.
“Inisiatif ini harus didukung oleh kerangka hukum, baik melalui peraturan maupun peraturan daerah (perda), guna memfasilitasi pembentukan lembaga pembiayaan alternatif,” kata Suhud.
Sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan, rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun mendapat respons positif dari para investor. Besarnya minat investor didorong oleh besarnya APBD Jakarta.
“Banyak investor yang hadir. APBD Jakarta yang besar menjadi daya tarik bagi mereka,” ujarnya.
Pramono menjelaskan, Pemprov Jakarta telah mengajukan usulan penerbitan obligasi daerah kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rencana tersebut juga telah dimasukkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 sebagai sumber pembiayaan pembangunan alternatif.
Menurut Pramono, pemerintah pusat telah menyetujui rencana penerbitan obligasi tersebut pada tahun 2027. Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pelayanan publik jangka panjang, termasuk LRT Jakarta Fase 1C Manggarai–Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah (RSUD), fasilitas pendidikan, dan infrastruktur lainnya.
“Dana ini akan digunakan seluruhnya untuk kepentingan publik jangka panjang, bukan untuk belanja konsumtif,” tegasnya.
Melalui skema pembiayaan kreatif ini, Pramono bertujuan untuk mempercepat pembangunan Jakarta tidak hanya bergantung pada APBD. Ia mencontohkan pembangunan kawasan Bundaran HI, pedestrian deck Dukuh Atas, dan Taman Bendera Pusaka sebagai proyek-proyek yang dibiayai melalui mekanisme serupa.
Acara Capacity Building ini digelar untuk membangun kesepahaman bersama mengenai rencana penerbitan obligasi daerah. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian BUMN.
