Tajuk.co SEOUL – Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung mengusulkan pembicaraan dengan tetangganya di utara untuk secara resmi mengakhiri perang antara kedua negara yang secara teknis masih berlangsung.
Lee Jae Myung menyarankan “sistem keamanan berlapis” guna menghindari timbulnya konflik di sepanjang perbatasan de facto kedua negara, yang dikenal sebagai zona demiliterisasi (DMZ), serta menawarkan pembahasan cara-cara praktis untuk menghentikan ambisi nuklir Pyongyang.
Korea Utara terus-menerus menguji coba rudal balistik yang mampu membawa hulu ledak nuklir, yang dianggap oleh Seoul dan negara tetangganya, Jepang, sebagai upaya untuk mengintimidasi dan memamerkan kekuatan.
Konflik antara kedua negara di Semenanjung Korea tersebut telah secara efektif terhenti sejak gencatan senjata ditandatangani pada tahun 1953. Kedua negara tidak menandatangani perjanjian damai sehingga secara teknis masih berada dalam status perang sejak saat itu.
Bentrokan dan ketegangan terus terjadi di sepanjang DMZ dalam beberapa dekade berikutnya, disertai tuduhan provokasi dari kedua belah pihak, termasuk menerbangkan balon berisi sampah dan propaganda.
Lee, yang menjadi Presiden Korea Selatan tahun lalu setelah pendahulunya Yoon Suk Yeol dimakzulkan karena berupaya menyatakan darurat militer, bertekad mencairkan hubungan dengan Korea Utara dan sekutunya, Tiongkok, yang sempat memburuk di masa pemerintahan Yoon.
“Marilah kita menanggalkan niat untuk saling mengancam dan memulai diskusi untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lama ini sebagai pihak yang terlibat langsung,” ujarnya dalam upacara memperingati Hari Pembebasan, yang memperingati kebebasan Semenanjung Korea dari penjajahan Jepang.
Lee menyampaikan harapannya agar kedua negara “dapat duduk berhadapan demi keberadaan yang damai (peaceful coexistence) dan pertumbuhan bersama,” sembari menambahkan bahwa hal ini dapat menjadi wadah untuk membahas “cara-cara efektif dalam menghentikan kemajuan kemampuan nuklir Korea Utara.”
Korea Utara belum memberikan tanggapan atas tawaran Lee tersebut. Kantor berita resmi rezim otoriter itu justru menyiarkan berita tentang Kim yang memperingati Hari Pembebasan negaranya sendiri melalui peletakan karangan bunga dan penghormatan pasukan kehormatan.
Pyongyang sebelumnya selalu menolak tawaran dialog dari Lee, sembari mengkritik kesepakatan AS untuk membangun armada kapal selam bertenaga nuklir bagi Korea Selatan dan mengecam latihan militer bersama antara kedua negara sekutu tersebut.
Pada Januari 2024, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan penyatuan kembali (unifikasi) dengan Korea Selatan tidak lagi memungkinkan.
Kim mengatakan konstitusi harus diubah untuk mengedukasi rakyat Korea Utara bahwa Korea Selatan adalah “musuh utama dan musuh utama yang tak bergeming.”
Dalam pidatonya saat itu, ia menambahkan jika perang pecah di Semenanjung Korea, Korea Utara harus bertujuan untuk “Menduduki,” “rebut kembali,” dan “menggabungkan” Korea Selatan ke dalam wilayah kekuasaannya.
Korea Utara mengumumkan dirinya sebagai negara kekuatan nuklir pada tahun 2022 dan bersumpah tidak akan pernah melepaskan senjatanya, yang diperkirakan berjumlah puluhan unit.
Lee sebelumnya menyampaikan. Pyongyang memproduksi 15 hingga 20 hulu ledak tambahan setiap tahunnya, dan mengungkapkan kepada BBC tahun lalu ia mendukung kesepakatan antara Presiden AS Donald Trump dan Kim Jong Un untuk membekukan produksi tersebut. Trump merupakan satu-satunya pemimpin Barat yang pernah bertemu dengan Kim, yang terjadi pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden AS.
Meskipun perhatiannya teralih ke wilayah lain sejak kembali ke Gedung Putih, Trump menyatakan pada Agustus lalu ia berharap dapat bertemu Kim kembali pada waktu yang “tepat.”
Sebagai bentuk gertakan militer yang berlanjut, Korea Utara menembakkan rudal balistik ke laut pada hari Selasa—uji coba ke-11 yang diduga dilakukan sepanjang tahun ini—hanya beberapa hari sebelum latihan militer gabungan AS-Korea Selatan yang telah dijadwalkan.
