Tajuk,co TEHERAN – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan, Sabtu (15/8/2026), Iran telah mencapai kesepakatan dengan Oman mengenai peta rute pelayaran untuk Selat Hormuz setelah berpekan-pekan negosiasi teknis.
Baghaei menyampaikan kepada Defa Press, Iran dan Oman, dua negara pesisir yang berbatasan dengan jalur perairan strategis tersebut, memulai negosiasi intensif tiga bulan lalu menyusul penandatanganan nota kesepahaman pada 18 Juni untuk menetapkan rute navigasi yang aman.
“Meskipun ada hambatan dari AS, pembicaraan mengalami kemajuan positif selama tiga minggu terakhir, dan kesepakatan telah dicapai mengenai peta rute pelayaran,” ujarnya.
Menurut Baghaei, rencana tersebut merupakan hasil koordinasi yang dipimpin Kementerian Luar Negeri dengan partisipasi dari otoritas pertahanan, keamanan, dan lingkungan hidup Iran.
Ia menambahkan, kedua belah pihak masih menegosiasikan isu-isu yang belum terselesaikan, termasuk pernyataan bersama yang akan dikeluarkan Teheran dan Muscat, seraya mencatat komunikasi antara kedua negara akan berlanjut hingga proses tersebut selesai.
Baghaei menegaskan, pengaturan antara Iran dan Oman adalah kesepakatan independen antara kedua negara pesisir yang bertujuan untuk memastikan lintasan kapal yang aman melalui selat tersebut, sekaligus menjaga kedaulatan kedua negara.
Namun, ia menegaskan, pemulihan penuh keamanan di selat tersebut dan dimulainya kembali pelayaran komersial secara normal bergantung pada penghentian apa yang ia gambarkan sebagai tindakan ilegal AS, ancaman militer, dan blokade laut, serta ganti rugi atas pelanggaran komitmen AS dalam dua bulan terakhir.
Pembicaraan ini merupakan bagian dari negosiasi teknis yang diluncurkan di bawah nota kesepahaman Iran-AS, yang menugaskan Teheran dan Muscat untuk menguraikan kerangka kerja navigasi baru untuk Selat Hormuz. Sementara Iran dan Oman melanjutkan diskusi tentang rute pelayaran, Teheran berulang kali menyatakan keputusan apa pun untuk membuka kembali jalur perairan strategis tersebut tetap bergantung pada pemenuhan kewajiban AS di bawah nota kesepahaman tersebut.
