Tajuk.co, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terus dimatangkan dengan menempatkan pengawasan pengadilan dan perlindungan hak masyarakat sebagai bagian penting dari mekanisme perampasan.
Pembahasan telah memasuki tahap Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi untuk mencermati serta merapikan pasal-pasal hasil pembahasan Panja Komisi III DPR RI bersama pemerintah.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menegaskan kewenangan aparat tidak boleh berjalan tanpa kontrol.
“Kita kunci bahwa semua tindakan harus persetujuan pengadilan,” ujar Soedeson.
RUU juga memberi ruang bagi pihak yang terdampak untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum. Perlindungan turut diberikan kepada pihak ketiga yang memperoleh atau memiliki aset dengan itikad baik.
Soedeson mengatakan regulasi tersebut harus menjaga keseimbangan antara kewenangan negara memulihkan aset hasil kejahatan dengan perlindungan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.
Mekanisme perampasan tanpa pemidanaan juga diarahkan sebagai langkah terbatas dan tetap melalui proses pengadilan.
