Tajuk.co, JAKARTA — Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemilu didorong memberikan kepastian mengenai masa transisi setelah pemilu nasional dan pemilu lokal dipisahkan.
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mengatakan konsekuensi pemisahan jadwal perlu diatur secara terperinci, terutama mengenai masa jabatan anggota DPRD serta mekanisme pengisian kepala daerah. Dalam skema yang dibahas, pemilu nasional berlangsung pada 2029 dan pemilu lokal pada 2031.
“Kita jangan hanya melempar bahwa rekonstruksi hukumnya itu untuk sistem kepemiluan, tetapi harus dikonkretkan,” kata Taufan, Kamis (12/11/2026).
Jeda dua tahun menimbulkan sejumlah pilihan yang harus dikaji, termasuk kemungkinan perpanjangan masa jabatan DPRD atau penerapan mekanisme transisi lainnya.
Penunjukan penjabat kepala daerah selama masa peralihan juga dinilai perlu dirumuskan dengan hati-hati agar independensi dan kualitas demokrasi daerah tetap terjaga.
Taufan meminta kalangan akademisi memberikan rekomendasi yang dapat diterjemahkan menjadi norma undang-undang dan tetap konsisten dengan UUD 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi.
