Tajuk.co JAKARTA — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf (AMY) menginstruksikan seluruh pejabat publik PKS untuk menyisihkan sebagian gaji mereka guna membantu masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Instruksi tersebut disampaikan dalam pidato politik pembukaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota Legislatif dan Kepala Daerah PKS se-Indonesia di Jakarta, Senin (19/10/2026).
AMY menegaskan, karhutla yang semakin terasa pada Agustus–September 2026 bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlangsungan kehidupan. Asap kebakaran bahkan menyebar lintas provinsi hingga melintasi batas negara.
“Negeri kita adalah negeri yang kaya hutan, namun sungguh memilukan, di sejumlah wilayah, anak-anak kita bahkan harus berjuang untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang paling mendasar: udara bersih untuk bernapas,” ujarnya.
Ia menambahkan, dampak karhutla tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga mengancam flora dan fauna yang kehilangan habitatnya. Karena itu, kepedulian terhadap kelestarian alam harus menjadi bagian dari keimanan dan pengamalan Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
Menurut AMY, PKS terus berupaya membantu masyarakat terdampak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari turut serta memadamkan api hingga membagikan masker kepada warga.
“Kepada seluruh pejabat publik PKS, saya instruksikan agar memotong gajinya untuk membantu warga yang terdampak karhutla,” tegasnya.
Ia kemudian mengajak para anggota legislatif dan kepala daerah PKS yang hadir untuk menunjukkan komitmen nyata dalam membantu masyarakat.
“Apakah Bapak dan Ibu siap memotong gaji untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak karhutla?” serunya kepada peserta Bimteknas.
Sebagai bentuk dukungan terhadap aksi kemanusiaan tersebut, panitia juga menyediakan kode batang (barcode) untuk memfasilitasi penggalangan donasi bagi masyarakat terdampak karhutla.
Selain mendorong bantuan finansial, AMY meminta seluruh kantor PKS agar difungsikan sebagai rumah pelayanan kesehatan darurat bagi warga terdampak.
Pelayanan ini terutama diprioritaskan bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lanjut usia.
Di sisi lain, AMY mendesak Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk bertindak lebih cepat, tegas, dan tuntas dalam menangani karhutla. Menurutnya, upaya penanganan harus disertai langkah penegakan hukum yang kuat terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.
“PKS mengecam keras setiap tindakan pembakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh individu, organisasi, maupun korporasi. Itu adalah kejahatan besar!” tegas Almuzzammil.
Ia juga meminta pemerintah mencabut izin korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran berat, menuntut pertanggungjawaban para pelaku, serta memastikan pemulihan lingkungan yang rusak akibat kebakaran.
“Jangan biarkan kekuatan modal mengalahkan ketegasan hukum!” serunya.
Dalam pidato politik tersebut, AMY turut menegaskan komitmen PKS dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan. PKS, kata dia, menjadi salah satu inisiator di parlemen dalam memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan (RUU PPIB).
Melalui langkah kemanusiaan, penguatan pelayanan kesehatan, penegakan hukum, dan perjuangan legislasi, PKS mendorong agar penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjawab dampak kebakaran yang dirasakan masyarakat saat ini, tetapi juga memperkuat perlindungan lingkungan dan mencegah bencana serupa terulang pada masa mendatang.
