Tajuk.co, SANAA — Sumber pendanaan kelompok Houthi di Yaman menjadi sorotan seiring meningkatnya serangan terhadap Arab Saudi. Kemampuan kelompok tersebut mempertahankan operasi militer dalam jangka panjang turut memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul dana dan dukungan logistik yang mereka miliki.
Sejumlah sumber menyebut pendanaan Houthi berasal dari dukungan eksternal, penerimaan pajak dan pungutan di wilayah yang dikuasainya, hingga perdagangan minyak ilegal. Namun, besaran dan mekanisme setiap sumber pendapatan memiliki dasar laporan yang berbeda.
Dikutip dari sejumlah laporan media internasional, Arab Saudi dan negara-negara Barat menilai Iran menjadi salah satu pihak yang memberikan dukungan penting kepada Houthi.
Dukungan tersebut disebut mencakup persenjataan, teknologi militer, serta pelatihan. Senjata dan teknologi yang dikaitkan dengan dukungan Iran antara lain pesawat nirawak atau drone, rudal jelajah, dan rudal balistik.
Panel ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2024 juga menyimpulkan bahwa penguatan kemampuan militer Houthi berkaitan dengan transfer material, bantuan, dan pelatihan yang melibatkan Korps Garda Revolusi Islam Iran, kelompok Hizbullah Lebanon, serta sejumlah spesialis dari Irak.
Laporan Conflict Armament Research (CAR) pada Mei 2026 turut menyoroti dugaan pasokan komponen dan penyebaran teknologi rudal canggih dari Iran kepada kelompok-kelompok sekutunya di Timur Tengah.
Pajak dan pungutan menjadi sumber pemasukan lainnya
Selain dukungan dari luar negeri, Houthi disebut memperoleh pendapatan dari aktivitas ekonomi di wilayah yang mereka kendalikan. Setelah merebut ibu kota Sanaa pada September 2014, kelompok tersebut memiliki akses terhadap berbagai sumber penerimaan, termasuk pajak, bea cukai, zakat, dan pungutan lainnya.
Laporan Mokha Center for Strategic Studies pada Juli 2026 menggambarkan mekanisme tersebut sebagai sebuah ekonomi paralel. Sistem ini diperkirakan menghasilkan sumber daya ekonomi senilai sekitar US$2,5 miliar per tahun, termasuk penerimaan langsung dan biaya tidak langsung yang berkaitan dengan aktivitas kelompok tersebut.
Dalam laporan itu, sekitar US$800 juta diperkirakan berasal dari pajak dan bea cukai. Sementara itu, tambahan biaya dan pungutan menyumbang sekitar US$600 juta, sedangkan kontribusi tunai maupun non-tunai untuk kebutuhan perang diperkirakan mencapai US$300 juta.
Laporan yang sama juga memperkirakan sekitar US$100 juta berkaitan dengan kegiatan mobilisasi. Adapun US$700 juta sisanya merupakan biaya tidak langsung yang ditanggung pelaku usaha akibat tingginya ongkos transportasi, layanan, dan berbagai pungutan.
Angka-angka tersebut merupakan estimasi dari lembaga yang menerbitkan laporan, bukan perhitungan independen yang telah dipastikan mencakup seluruh sumber pendapatan Houthi.
Perdagangan minyak ilegal juga disorot
Sumber pendanaan lain yang menjadi perhatian adalah perdagangan minyak ilegal. Pemerintah Amerika Serikat menuding aktivitas tersebut menghasilkan pemasukan besar bagi kelompok Houthi.
Pada Januari 2026, Kementerian Keuangan AS menyatakan Houthi memperoleh lebih dari US$2 miliar per tahun dari penjualan minyak ilegal. Tuduhan tersebut menempatkan perdagangan minyak sebagai salah satu sumber pembiayaan eksternal yang dinilai penting bagi kelompok itu.
Dengan demikian, pendanaan Houthi tidak hanya dikaitkan dengan bantuan dari luar negeri. Pemasukan dari wilayah yang dikuasai serta aktivitas perdagangan yang dituding ilegal juga disebut menopang kemampuan kelompok tersebut dalam menjalankan operasinya.
Kombinasi berbagai sumber tersebut menjadi bagian penting untuk memahami bagaimana Houthi mempertahankan kekuatan militer di tengah konflik berkepanjangan di Yaman dan ketegangan regional dengan Arab Saudi.
