Tajuk.co, JAKARTA – Estafet kepemimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta resmi beralih dari Khoirudin kepada Suhud Alynudin dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/6/2026).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Suhud Alynudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, serta sejumlah tamu undangan.
Pergantian kepemimpinan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada 30 April 2026. Proses pergantian berlangsung lancar dan mendapat persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.
Suhud Alynudin dan Khoirudin sama-sama berasal dari Fraksi PKS, partai yang meraih suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2024 di DKI Jakarta. Pergantian ini menjadi bagian dari proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan yang dijalankan partai dalam mengemban amanah masyarakat Jakarta.
Suhud Alynudin merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari daerah pemilihan Jakarta Utara. Selain aktif sebagai legislator, ia juga menjabat sebagai Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta. Sosok yang menempuh pendidikan pascasarjana di Nanyang Technological University (NTU) Singapura tersebut dikenal memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik, pelayanan masyarakat, dan penguatan kelembagaan partai.
Dalam amanah barunya sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud diharapkan mampu melanjutkan berbagai capaian yang telah dibangun sebelumnya sekaligus memperkuat peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diharapkan semakin kuat guna mendorong pembangunan kota serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh warga Jakarta.
Dengan kepemimpinan baru ini, DPRD DKI Jakarta diharapkan dapat terus menjadi lembaga representatif yang responsif terhadap aspirasi masyarakat dan mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik serta kemajuan ibu kota.
