Tajuk.co, JAKARTA — Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menerima audiensi Forum Mahasiswa Kepulauan Seribu untuk mendengarkan langsung berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan transportasi, harga bahan bakar minyak (BBM), hingga pengembangan pariwisata dan pendidikan di wilayah kepulauan.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Ketua DPRD DKI Jakarta pada Kamis (16/7/2026) itu menjadi wadah bagi mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi warga Kepulauan Seribu.
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah kendala, mulai dari sistem ticketing kapal yang kerap mengalami gangguan, terbatasnya transportasi antarpulau, tingginya harga BBM, hingga kebutuhan pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat setempat.
Suhud menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang disampaikan. Menurutnya, aspirasi dari masyarakat, khususnya generasi muda Kepulauan Seribu, menjadi bahan penting dalam mendorong kebijakan pembangunan yang lebih merata.
Ia menilai Kepulauan Seribu memiliki potensi besar, terutama di sektor pariwisata. Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan infrastruktur dan layanan publik yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah layanan transportasi laut. Menurut Suhud, kemudahan akses kapal menjadi kebutuhan dasar warga sehingga sistem pelayanan, termasuk ticketing dan transportasi antarpulau, perlu terus diperbaiki.
Selain itu, ia juga mencermati keluhan masyarakat terkait harga BBM yang lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan Jakarta. Karena itu, usulan pembangunan SPBU terapung dinilai sebagai salah satu solusi yang patut dipercepat realisasinya untuk mempermudah akses energi bagi warga.
Suhud memastikan seluruh aspirasi yang diterima tidak berhenti pada forum audiensi. Ia menyatakan akan meneruskan berbagai masukan tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, serta Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci untuk menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan Jakarta dan Kepulauan Seribu.
