JAKARTA, Tajuk.co — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap wacana penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa yang berasal dari keluarga mampu. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Purbaya menilai bantuan pemerintah sebaiknya lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan dan mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG.
“Kalau dari sisi penghematan anggaran tentu baik, tetapi teknis pelaksanaannya nanti menjadi ranah BGN. Saya mengikuti keputusan dan strategi yang disusun oleh mereka,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Ia menjelaskan Kementerian Keuangan tidak akan terlibat dalam penentuan mekanisme penghentian bantuan bagi siswa dari keluarga mampu. Peran Kemenkeu lebih difokuskan pada pengawasan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program di lapangan.
Menurut Purbaya, pengawasan dilakukan melalui pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah. Pengawasan tersebut melibatkan jajaran pegawai keuangan pemerintah guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan.
Apabila ditemukan kendala atau pelaksanaan yang tidak sesuai standar, hasil pengawasan akan disampaikan kepada BGN sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Bahkan, jika terdapat unit yang dinilai tidak layak beroperasi, pemerintah dapat merekomendasikan langkah penutupan.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa dirinya dijadwalkan bertemu Kepala BGN, Sudaryono, pada pekan depan untuk membahas efektivitas penggunaan anggaran MBG. Pertemuan tersebut sebelumnya direncanakan berlangsung pekan ini, namun ditunda untuk memberikan waktu kepada pimpinan baru BGN melakukan konsolidasi internal.
Sementara itu, pemerintah belum menetapkan besaran efisiensi anggaran yang mungkin dilakukan dalam program MBG. Keputusan akan menunggu hasil evaluasi dan usulan dari pimpinan BGN terkait kebutuhan anggaran serta langkah peningkatan efektivitas program.
Wacana penghentian MBG bagi siswa dari keluarga mampu saat ini masih dalam tahap kajian. BGN mendapat waktu sekitar satu bulan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi tata kelola program, termasuk mengkaji kemungkinan penghentian bantuan bagi siswa yang berasal dari kelompok ekonomi desil 8 hingga desil 10.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan agar penerima manfaat MBG lebih diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Fokus program akan diarahkan kepada kelompok ekonomi bawah, wilayah tertinggal, serta daerah dengan angka stunting yang masih tinggi.
Selain mempertimbangkan aspek ekonomi, pemerintah juga mengkaji dampak psikologis bagi siswa di sekolah yang memiliki latar belakang sosial ekonomi yang beragam sebelum mengambil keputusan final terkait kebijakan tersebut.
