Tajuk.co, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta kasus dugaan keracunan yang dialami penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bahan evaluasi serius. Menurutnya, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas karena program tersebut berkaitan langsung dengan kualitas generasi Indonesia.
Netty menyampaikan keprihatinannya atas munculnya kasus dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah. Ia berharap seluruh penerima manfaat yang terdampak segera mendapatkan penanganan hingga pulih.
“Kami turut prihatin atas kejadian yang dialami para penerima manfaat MBG di sejumlah daerah. Semoga mereka yang terdampak segera pulih dan seluruh proses penanganannya berjalan dengan baik,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9).
Politisi Fraksi PKS itu menilai kasus yang berulang tidak cukup diselesaikan dengan memberikan sanksi kepada pihak yang dianggap melakukan pelanggaran. Sistem pengawasan MBG perlu diperiksa secara menyeluruh dari tahap awal hingga makanan diterima masyarakat.
Menurut Netty, pengawasan harus mencakup penyusunan dan penerapan petunjuk teknis, pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi makanan.
“Setiap tahapan harus memiliki standar yang jelas, pengawasan yang berjalan, dan penanggung jawab yang memastikan standar dipenuhi,” tegasnya.
Netty juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membuka hasil audit setiap insiden secara transparan. Informasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui penyebab sebenarnya, apakah berasal dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, maupun distribusi.
“Yang perlu kita ketahui bukan hanya bahwa telah terjadi keracunan atau sebuah SPPG diberi sanksi, tapi apa yang menjadi penyebabnya,” jelasnya.
Jika hasil pemeriksaan menemukan pola kesalahan yang sama, Netty meminta evaluasi tidak berhenti pada SPPG yang mengalami insiden. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lain yang memiliki risiko serupa juga perlu diperiksa untuk mencegah kejadian berulang.
Selain pengawasan internal, Netty mendorong BGN menyediakan kanal pengaduan publik yang mudah diakses dan cepat merespons laporan. Kanal tersebut dapat dimanfaatkan orang tua, siswa, guru, maupun masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan MBG.
Ia bahkan mengusulkan adanya apresiasi bagi masyarakat yang menyampaikan laporan valid mengenai dugaan pelanggaran.
“Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang berhasil didistribusikan, tetapi dari keamanan dan kualitas makanan yang diterima masyarakat,” kata Netty.
Menurutnya, setiap kasus yang terjadi tidak boleh hanya dipandang sebagai angka dalam laporan. Di balik setiap penerima manfaat terdapat anak-anak dan masyarakat yang kesehatannya perlu dijaga.
“MBG adalah investasi untuk generasi Indonesia, sehingga keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama agar program ini semakin aman dan dipercaya masyarakat,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII tersebut.
