Tajuk.co JAKARTA – Pengelolaan pertambangan di daerah dari tahun ke tahun kondisinya makin rusak. Baik mereka yang punya izin maupun yang illegal sama-sam mengekploitasi daerah tambang secara sembrono.
Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode (2008-2013 dan 2013-2018) Nur Alam menyampaikan hal itu dalam acara Diskusi Kebangsaan dengan tema Prospek Implementasi Pasal 33 UUD 195 di Kampus Paramadina, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/9/2026).
“Dari pengalaman saya menjadi gubernur, masuk penjara, kemudian keluar, kondisinya makin rusak,” kata Nur Alam.
Nur Alam menyampaikan, jika ingin pengelolaan tambang baik, penguasa jangan jadi pengusaha. Dan pengusaha jangan menjadi kaki tangan penguasa.
“Selama ini pengusaha-pengusaha tambang di daerah adalah kepanjangan tangan penguasa,” ungkap Nur Alam.
Lebih lanjut Nur Alam menyampaikan, pengusaha tambang yang ada di daerah, baik yang besar maupun yang kecil hampir semuanya memiliki backing. Masyarakat, sebutnya, sudah berusaha melakukan pengawasan tetapi selalu terbentur aparat keamanan maupun hukum di daerah.
“Jadi kalau Presiden menyebut banyak jenderal terlibat pertambangan, bukan hanya jendeeral yang terlibat. Mulai Jenderal sampai Sersan terlibat,” tandas dia.
“Jadi tolong sampaikan kepada Presiden, kalau pertambangan mau baik, penguasa jangan jadi pengusaha pertambangan,” tutupnya.
