Tajuk.co, JAKARTA — Pemerintah memperluas program revitalisasi sarana pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di provinsi tersebut mendapatkan dukungan revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp1,2 triliun.
Program tersebut dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, terutama sekolah yang masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Salah satu penerimanya adalah SD Negeri Mboeng di Kabupaten Manggarai Timur.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan NTT menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian dalam program tersebut. Salah satu pertimbangannya adalah masih terdapat sekolah yang berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Revitalisasi sekolah juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang menjadi salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pada 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur menjadi sasaran revitalisasi dengan dukungan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun,” kata Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Gogot Suharwoto.
Berdasarkan data Kemendikdasmen hingga 7 September 2026, penerima program tersebar di berbagai jenjang pendidikan. Sekolah dasar menjadi penerima terbanyak dengan 644 satuan pendidikan dan alokasi Rp702,88 miliar.
Berikutnya terdapat 603 satuan PAUD dengan anggaran Rp232,46 miliar, 136 SMP sebesar Rp161,51 miliar, serta 69 SMA dengan dukungan Rp72,71 miliar.
Program tersebut juga mencakup 13 SMK dengan anggaran Rp12,16 miliar, 14 SLB senilai Rp21,72 miliar, serta delapan PKBM/SKB yang mendapatkan alokasi Rp5,25 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambrosius Kodo menyambut dukungan pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, program revitalisasi menjadi peluang penting bagi NTT yang memiliki keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Ini sebagai kesempatan teristimewa kami, Provinsi NTT dengan kemampuan fiskal yang terbatas. Pemerintah pusat memberikan perhatian, dan pemerintah provinsi tentu akan mendukung, mengawal, serta ingin memastikan agar program strategis nasional ini bisa berlangsung dengan baik,” ujar Ambrosius.
Ia mengatakan pemerintah provinsi akan ikut mengawal pelaksanaan revitalisasi agar berjalan sesuai tujuan. Program tersebut dinilai dapat memperkuat upaya menghadirkan pendidikan bermutu bagi masyarakat NTT.
Dukungan terhadap sektor pendidikan di NTT sebenarnya telah diberikan sejak tahun sebelumnya. Pada 2025, sebanyak 580 satuan pendidikan menerima bantuan melalui program revitalisasi dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), dengan total anggaran sekitar Rp603,5 miliar.
Pada program revitalisasi 2025, pemerintah memberikan dukungan kepada 43 PAUD dengan anggaran Rp15,83 miliar, 234 SD sebesar Rp160,73 miliar, 174 SMP sebesar Rp248,58 miliar, dan 64 SMA sebesar Rp75,96 miliar.
Selain itu, terdapat 44 SMK dengan alokasi Rp64,75 miliar, sembilan SLB sebesar Rp16,47 miliar, serta delapan SKB/PKBM dengan anggaran Rp6,9 miliar.
Pemerintah juga membangun empat Unit Sekolah Baru di NTT pada 2025 dengan total anggaran sekitar Rp14,3 miliar. Pembangunan tersebut mencakup tiga satuan PAUD dan satu SMA yang berada di Kabupaten Malaka, Timor Tengah Utara, dan Sumba Barat.
Gogot menilai perbaikan fasilitas sekolah tidak dapat berdiri sendiri dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Revitalisasi perlu berjalan bersamaan dengan peningkatan kompetensi guru, digitalisasi pembelajaran, serta penguatan kualitas proses belajar mengajar.
Pada 2025, dukungan digitalisasi pembelajaran di NTT telah menjangkau 8.985 satuan pendidikan dengan nilai bantuan lebih dari Rp297,27 miliar.
“Anak-anak kita membutuhkan ruang belajar yang aman dan nyaman, tetapi pada saat yang sama mereka juga berhak mendapatkan akses terhadap pembelajaran yang semakin berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi bukanlah pilihan salah satu. Keduanya berjalan bersama untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” ujar Gogot.
Kemendikdasmen juga menekankan pentingnya pelaksanaan revitalisasi secara transparan dan tepat sasaran. Pemantauan dilakukan sejak penetapan sekolah penerima, proses pengerjaan, hingga fasilitas selesai dan mulai digunakan.
Masyarakat juga dipersilakan menyampaikan informasi mengenai kondisi sekolah di daerah yang masih membutuhkan perbaikan. Masukan tersebut menjadi bahan bagi pemerintah untuk memperbarui pemetaan kebutuhan dan meningkatkan ketepatan sasaran program revitalisasi pendidikan.
