Tajuk.co, JAKARTA — Transjakarta bakal memperoleh dukungan pembiayaan hingga Rp5,07 triliun untuk mempercepat elektrifikasi armada transportasi publik di Ibu Kota. Pendanaan yang disiapkan melalui kerja sama dengan Bank Jakarta tersebut ditujukan untuk pengadaan 3.782 bus listrik.
Kesepakatan kedua pihak ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dalam acara kerja sama strategis antara badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), dan perangkat daerah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10/2026).
Kerja sama itu memiliki jangka waktu tiga tahun dengan potensi nilai pembiayaan mencapai Rp5,07 triliun. Dukungan tersebut diharapkan mempercepat peralihan armada Transjakarta menuju kendaraan berbasis listrik sekaligus membantu menekan emisi dari sektor transportasi.
Selain pembiayaan bus listrik, Bank Jakarta juga menjalin kerja sama untuk mendukung sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta.
Salah satunya adalah program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi pekerja sektor informal. Program ini melibatkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Jamkrida Jakarta.
Pembiayaan melalui penyaluran kredit dan penjaminan kredit tersebut memiliki potensi nilai mencapai Rp587 miliar.
Bank Jakarta juga bekerja sama dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk mendukung pembangunan pedestrian deck di kawasan Dukuh Atas. Fasilitas kredit yang disiapkan memiliki plafon Rp220 miliar dengan tenor 15 tahun.
Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan meningkatkan kenyamanan pejalan kaki sekaligus memperkuat konektivitas antarmoda di Dukuh Atas, salah satu kawasan integrasi transportasi utama di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, upaya menjadikan Jakarta sebagai salah satu dari 50 kota global teratas pada 2030 membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
Menurutnya, pembangunan kota perlu ditopang penguatan infrastruktur, konektivitas, teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan energi terbarukan, serta peningkatan mutu layanan publik.
“Pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh ekosistem kota,” kata Pramono dalam keterangan tertulis, Senin (12/10/2026).
Ia menegaskan, setiap kesepakatan yang telah ditandatangani perlu diterjemahkan menjadi program nyata dengan target terukur dan tata kelola yang baik.
Pramono juga mengingatkan bahwa keberhasilan kerja sama tidak cukup dinilai dari banyaknya perjanjian yang dibuat. Hal terpenting adalah dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak perjanjian yang ditandatangani, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh warga Jakarta dari kerja sama ini,” ujarnya.
Melalui berbagai kolaborasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap pembiayaan infrastruktur dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas transportasi publik, akses hunian, dan kenyamanan mobilitas warga.
