Oleh Dedi Supriadi – Coordinator of Center for Urban and Global Studies (Pusat Studi Kota dan Dunia/Puskod)
Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membawa PAM Jaya melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui skema Initial Public Offering (IPO) telah memunculkan perdebatan publik yang cukup intens. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan manajemen PAM Jaya memandang IPO sebagai instrumen pembiayaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih dan memperkuat tata kelola perusahaan. Di sisi lain, sebagian masyarakat sipil mengkhawatirkan masuknya logika pasar ke dalam pengelolaan layanan dasar yang menyangkut hak hidup warga.
“Apa? Air kok diswastanisasi?”
Begitu mungkin pertanyaan sederhana yang muncul di tengah publik. Meski menjawabnya bisa dengan mudah, yaitu bukan air-nya yang diswastanisasi, tetapi badan usahanya yang pengelolaannya menyertakan swasta dengan tujuan mulia agar layanan air bersih di Jakarta makin optimal.
Perdebatan ini sesungguhnya sehat. Air bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Karena itu, setiap perubahan kelembagaan dan model pembiayaan perusahaan air minum harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik, bukan semata-mata pertimbangan finansial.
PAM Jaya sendiri sedang melakukan transformasi besar. Setelah berakhirnya era kerja sama dengan operator swasta, perusahaan ini mengambil alih penuh pengelolaan air minum Jakarta dan menargetkan perluasan cakupan layanan hingga mendekati 100 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi yang sangat besar pada jaringan perpipaan, instalasi pengolahan air, teknologi pengurangan kebocoran, hingga modernisasi pelayanan pelanggan. IPO dipandang sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan jangka panjang selain penyertaan modal pemerintah, pinjaman, obligasi, atau skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Argumen pendukung IPO cukup kuat. Perusahaan terbuka biasanya dituntut lebih transparan, profesional, dan akuntabel karena berada di bawah pengawasan regulator pasar modal, auditor independen, dan publik investor. Pemerintah DKI juga menegaskan bahwa kepemilikan saham publik akan dibatasi sehingga kendali mayoritas tetap berada di tangan pemerintah daerah. Bahkan, terdapat wacana pelepasan saham maksimal sekitar 30 persen.
Namun, persoalannya bukan semata soal siapa yang memegang mayoritas saham. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah orientasi pelayanan publik akan tetap menjadi prioritas ketika perusahaan mulai berhadapan dengan tuntutan profitabilitas dan ekspektasi pasar?
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa perusahaan penyedia layanan dasar sering menghadapi dilema ketika logika bisnis dan mandat sosial bertemu. Investor tentu mengharapkan efisiensi, laba, dan pertumbuhan perusahaan. Sementara pemerintah memiliki kewajiban melayani seluruh warga, termasuk kelompok miskin dan wilayah yang secara ekonomi kurang menarik. Di sinilah letak tantangan utama IPO PAM Jaya.
Sebagai perusahaan penyedia air minum, PAM Jaya tidak bisa sepenuhnya diperlakukan seperti perusahaan komersial biasa. Air bersih adalah layanan universal. Artinya, perusahaan harus melayani semua warga tanpa diskriminasi, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah yang justru sering tinggal di kawasan dengan biaya infrastruktur paling tinggi.
Karena itu, sebelum IPO dilaksanakan, terdapat sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi.
Pertama, harus ada jaminan hukum bahwa kebijakan tarif tetap dikendalikan oleh negara, dalam hal ini pemerintah provinsi, dan mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Kenaikan tarif tidak boleh sepenuhnya ditentukan oleh kebutuhan keuntungan perusahaan. Mekanisme subsidi silang harus tetap tersedia agar kelompok rentan memperoleh akses air dengan harga terjangkau.
Kedua, perlu dibentuk mekanisme pengawasan publik yang lebih kuat. Usulan pembentukan badan independen yang terdiri dari unsur akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas pelanggan, dan pegiat lingkungan patut dipertimbangkan. Badan semacam ini dapat berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan pasar dan kepentingan warga.
Ketiga, IPO PAM Jaya harus dirancang dalam kerangka social IPO atau IPO berbasis dampak sosial. Investor yang masuk perlu memahami bahwa perusahaan air minum tidak semata mengejar keuntungan finansial, tetapi juga target pelayanan publik: peningkatan cakupan layanan, penurunan tingkat kehilangan air (non-revenue water), perlindungan kelompok rentan, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan tren investasi berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG).
Keempat, manajemen PAM Jaya perlu menunjukkan kesiapan fundamental sebelum melantai di bursa. IPO bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk memperkuat perusahaan. Karena itu, aspek efisiensi operasional, kualitas pelayanan, tingkat kebocoran air, kepuasan pelanggan, serta tata kelola internal harus terlebih dahulu diperbaiki. Bahkan sejumlah anggota DPRD DKI menegaskan bahwa pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas utama, dan IPO hanyalah salah satu opsi pembiayaan.
Catatan penting lainnya adalah perlunya keterbukaan kepada publik mengenai alasan, kebutuhan pendanaan, serta manfaat konkret IPO bagi masyarakat. Selama ini, diskursus IPO sering dipahami semata sebagai strategi korporasi. Padahal, warga Jakarta berhak mengetahui: berapa kebutuhan investasi PAM Jaya, berapa dana yang ingin dihimpun, bagaimana dana tersebut digunakan, serta apa dampaknya terhadap pelayanan air dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.
Transparansi semacam ini penting untuk membangun kepercayaan publik. Air adalah isu yang sangat sensitif karena menyangkut kehidupan sehari-hari warga. Kecurigaan terhadap privatisasi tidak muncul tanpa alasan, melainkan berangkat dari pengalaman masa lalu ketika pengelolaan air Jakarta sempat berada dalam kemitraan dengan pihak swasta yang memunculkan banyak kritik dan persoalan layanan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa IPO tidak dipersepsikan sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab negara, melainkan sebagai instrumen untuk memperkuat pelayanan publik. Narasi ini hanya akan dipercaya apabila disertai desain kelembagaan yang jelas, aturan yang ketat, serta jaminan bahwa hak warga atas air tetap menjadi prioritas.
Pada akhirnya, pertanyaan mengenai IPO PAM Jaya bukanlah soal setuju atau menolak secara hitam-putih. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: bagaimana memastikan bahwa setiap kebijakan pembiayaan perusahaan tetap menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pasar?
Jika IPO hanya dimaksudkan untuk mencari modal tanpa memperkuat perlindungan terhadap hak warga, maka kekhawatiran publik adalah sesuatu yang wajar. Namun, jika IPO dirancang dengan prinsip tata kelola yang baik, pengawasan independen, orientasi sosial yang kuat, dan jaminan negara tetap memegang kendali strategis, maka langkah ini dapat menjadi model baru pembiayaan layanan publik di Indonesia.
Data yang ada hingga Bulan Agustus tahun 2026 menunjukkan NRW masih berada pada angka 44,69% dengan proyeksi di akhir tahun di angkat 43,90%. Angka ini tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Hal sama terjadi pada kecepatan penambahan sambungan baru yang pada bulan Agustus 2026 masih di angka 38 ribuan SR (Sambungan Rumah) dari target di akhir tahun pada angka 112ribu SR.
Jakarta membutuhkan layanan air yang lebih baik, lebih luas, dan lebih berkelanjutan. Akan tetapi, modernisasi pembiayaan tidak boleh mengubah hak atas air menjadi sekadar objek investasi. Air harus tetap dipandang sebagai barang publik yang pengelolaannya tunduk pada prinsip keadilan sosial. Di titik inilah, catatan kritis terhadap IPO PAM Jaya menjadi penting: bukan untuk menghambat perubahan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap perubahan benar-benar berpihak kepada warga.
