Tajuk.co, JAKARTA — DPR RI mendorong pembahasan aturan penyadapan agar mekanisme penyadapan memiliki batas kewenangan dan pengawasan yang semakin jelas.
Dorongan tersebut menguat setelah muncul dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh, termasuk Presiden dan pimpinan partai politik. Komisi III DPR berencana meminta penjelasan langsung dari Polri mengenai motif, pihak yang memerintahkan, serta penggunaan informasi hasil penyadapan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai persoalan tersebut perlu diusut sampai tuntas karena menyangkut keamanan.
“Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
DPR juga menilai kasus tersebut kembali menunjukkan pentingnya regulasi khusus mengenai penyadapan. Aturan diperlukan untuk memperjelas siapa yang berwenang melakukan penyadapan, dalam kondisi apa tindakan tersebut dapat dilakukan, serta bagaimana mekanisme pengawasannya.
Komisi III dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada 12 November untuk mendalami penanganan perkara tersebut.
Pembahasan regulasi yang lebih jelas diharapkan dapat memperkuat perlindungan privasi masyarakat sekaligus memastikan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan secara akuntabel.
