Tajuk.co TEL AVIV –Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak mentah-mentah peta jalan (roadmap) baru Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk melucuti senjata Hamas di Gaza. Penolakan itu dikaitkan dengan kepentingan Bibi –panggilan Netanyahu, yang akan maju dalam pemilihan umum Oktober depan. Sehingga penolakan itu tampaknya belum menjadi keputusan akhir.
Gedung Putih belum memberikan komentar resmi. Namun, mereka dilaporkan “tidak terganggu” dengan pernyataan Netanyahu dan menganggapnya sebagai retorika kampanye menjelang pemilihan umum yang sengit.
“Kami memahami kebutuhan politik Bibi, Kami tidak memiliki masalah dengan hal itu selama dia terus melakukan apa yang kami minta—terutama mengenai pembatasan serangan di Gaza.” kata jurnalis Israel, Barak Ravid, mengutip seorang pejabat senior AS.
Beberapa hari terakhir terlihat adanya jeda serangan Israel ke Gaza, sesuatu yang dituntut Hamas saat menandatangani peta jalan 15 poin yang didukung AS.
Ada juga petunjuk lain, Israel siap untuk memajukan rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump untuk Gaza—yaitu bersiap bagi penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force atau ISF). Pasukan tersebut terdiri dari tentara internasional, yang rencananya akan bekerja sama dengan pasukan kepolisian Palestina yang baru untuk mengamankan wilayah tersebut.
Pembangunan pangkalan ISF pertama dijadwalkan akan dimulai di tengah reruntuhan Rafah di Gaza selatan pada akhir bulan ini, Menurut radio publik Israel, Kan News, pembangunan pangkalan itu pada akhirnya akan memungkinkan dimulainya rekonstruksi.
Apa saja isi peta jalan kesepakatan perdamaian Gaza?
Pada bulan Juli, setelah negosiasi yang rumit selama berbulan-bulan, Trump mengumumkan “pencapaian utama” dalam pelaksanaan rencananya untuk mengakhiri perang Israel di Gaza. Menulis di platform Truth Social miliknya, Trump mengatakan, Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan untuk melucuti senjata secara total terhadap Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya di wilayah tersebut.
Kesepakatan tersebut rencananya dilaksanakan secara bertahap, dengan semua senjata dinonaktifkan dan disimpan oleh pemerintahan baru Palestina di Gaza—yang bertanggung jawab kepada Dewan Perdamaian—serta penarikan pasukan Israel dari lebih 60% wilayah Gaza yang saat ini mereka kuasai.
Pejabat senior Hamas membenarkan mereka telah menyetujui kerangka kerja baru tersebut, dengan syarat kepatuhan timbal balik dari Israel. Hal ini dipandang luas sebagai potensi terobosan besar dalam konflik tersebut. Inggris menyambut baik hal ini dan Uni Eropa memujinya sebagai “langkah krusial”.
Namun, selama lebih dari seminggu, Israel tidak memberikan tanggapan resminya.
Seorang juru bicara Israel hanya mengatakan, peta jalan tersebut tidak “mencerminkan posisi Israel.” Seorang anggota pemerintah dari sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir, menulis di X kesepakatan itu “tidak dapat diterima.”
Politisi oposisi arus utama Israel juga semakin menyuarakan keraguan. Mereka mempertanyakan apakah semua senjata ringan benar-benar akan dinonaktifkan serta urutan pelaksanaan rencana tersebut.
Akhirnya pada hari Minggu, Netanyahu mengatakan kepada kabinetnya, “Saya ingin menegaskan di sini: Israel tidak menerima dokumen 15 poin tersebut.”
Ia menambahkan: “IDF (Israel Defense Forces) tidak akan melakukan penarikan apa pun sampai Hamas dilucuti senjatanya. Dan ketika saya mengatakan pelucutan senjata Hamas, itu berarti senjata berat, senjata ringan, seluruh senjata. Kita berbicara tentang pelucutan senjata yang nyata, bukan pelucutan senjata fiktif.”
Dalam pernyataan yang sama, Perdana Menteri menggambarkan Presiden Trump sebagai “sahabat terbesar kita di Gedung Putih” tetapi ia juga mengatakan, Israel tahu “bagaimana tetap teguh” melawan gagasan yang tidak dapat diterima.
Di Israel, terdapat skeptisisme yang meluas apakah Hamas berniat menindaklanjuti komitmennya.Gerakan Islam tersebut telah lama memandang “perjuangan bersenjata” sebagai ajaran inti. Dan dalam beberapa bulan terakhir, terdapat tanda-tanda Hamas menegaskan kembali otoritasnya di Gaza.
Fleur Hassan-Nahoum, pengamat Israel dan mantan wakil wali kota Yerusalem kepada BBC menyampaikan, Israel tentu tidak akan pernah setuju untuk mundur dari mana pun selama Hamas masih ada di sana dan masih memerintah Jalur tersebut..
Ia menekankan “trauma rakyat Israel” akibat serangan mematikan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang Gaza yang menghancurkan, tidak boleh diremehkan.
Setiap potensi konsesi bagi Netanyahu akan hadir pada momen yang sensitif secara politik.
Ia menghadapi persaingan berat dalam pemilihan umum mendatang, yang dijadwalkan pada 27 Oktober. Ini akan menjadi pemilu pertama Israel sejak serangan 7 Oktober, dan tiga tahun berlalu, Netanyahu gagal meraih apa yang dijanjikannya: “kemenangan mutlak” atas Hamas.
Mantan diplomat Amerika dan negosiator veteran Timur Tengah, Aaron David Miller, mengatakan pemimpin Israel tersebut sedang menghadapi “pemilihan paling menentukan” dalam kehidupan politiknya.
“Dia berada di posisi yang sangat dilematis antara menjaga konstituennya tetap senang dan tidak membuat Presiden Trump marah atau menjauh,” katanya kepada BBC.
Untuk saat ini, ia percaya Gedung Putih memahami situasi tersebut dan memberikan “toleransi” kepada Netanyahu.
Miller menambahkan: “Sangat sulit dipercaya bahwa Anda akan melihat pergerakan serius sebelum ada pemerintah Israel yang baru.”
Sementara itu, Dewan Perdamaian terus berusaha meyakinkan publik Israel mengenai peta jalan tersebut.
Komisioner Tinggi untuk Gaza, Nickolay Mladenov—yang memimpin negosiasi rumit selama berbulan-bulan dengan Hamas—memberikan wawancara kepada Channel 12 Israel hanya beberapa jam setelah penolakan resmi Netanyahu terhadap peta jalan tersebut.
“Tujuannya adalah memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi keamanan Israel dan apa yang terjadi sebelumnya, pada 7 Oktober, tidak akan terulang lagi,” katanya.
Ia mengatakan kesepakatan itu menggunakan “pendekatan bertahap” yang berarti: “Jika ada pelucutan senjata yang terverifikasi, yaitu senjata diambil dari faksi-faksi dan disimpan serta pada akhirnya tidak dapat digunakan lagi, baru kemudian Israel mundur dari Gaza.”
Pada akhirnya, Mladenov mengatakan tidak ada hal yang dibangun “atas dasar rasa percaya” melainkan atas dasar “verifikasi.”
Hamas sejak saat itu mengindikasikan tetap berkomitmen pada peta jalan tersebut. Mereka menyerukan kepada para mediator dan Dewan Perdamaian untuk mendesak Israel agar mematuhi ketentuan yang telah disepakati.
Perdana Menteri Israel telah mengonfirmasi pembicaraan dengan pihak Amerika masih berlanjut. Sementara itu, tekanan berat dari Washington kemungkinan akan meningkat.
Trump juga menghadapi pemilihan umum penting tahun ini—pemilihan sela (midterm elections) Kongres AS pada bulan November. Partai Republik yang diusungnya menghadapi prospek kekalahan besar, dengan melonjaknya harga bensin dan bahan pokok yang sebagian dipicu oleh perang lima bulan AS yang tidak populer di Iran.
Tingkat kepuasan publik (approval rating) Presiden AS sendiri telah merosot, dan dia sangat mungkin menuntut perkembangan positif dalam rencana perdamaian Gaza sebagai upaya untuk meraih kemenangan diplomasi luar negeri yang sangat dibutuhkannya.
