Tajuk.co, JAKARTA — Kenaikan harga minyak mentah dunia berpotensi mendorong harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di dalam negeri. Kondisi ini mendapat perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Dewi Juliani yang meminta pemerintah bersama Pertamina menyiapkan langkah antisipasi agar tekanan harga energi tidak semakin membebani masyarakat.
Dewi mengatakan gejolak harga minyak global perlu diantisipasi sejak awal, terutama jika kenaikan berlangsung dalam waktu yang panjang. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki strategi untuk mengelola dampak kenaikan harga minyak agar tidak sepenuhnya diteruskan kepada konsumen.
“Gejolak harga minyak dunia harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai tekanan energi global berubah menjadi beban baru bagi masyarakat. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan ada strategi yang kuat agar dampaknya tidak langsung dibebankan kepada konsumen,” ujar Dewi dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Sebelumnya, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyebut harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax dan Dex, berpotensi mengalami kenaikan apabila harga minyak dunia tidak kembali ke kisaran US$60-US$70 per barel. Dalam skenario tersebut, harga BBM disebut berpotensi berada pada kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter.
Dewi menyoroti harga minyak mentah Brent yang dalam beberapa hari terakhir telah berada di atas US$100 per barel. Kondisi itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta gangguan terhadap jalur distribusi minyak.
Menurut Dewi, Indonesia memang tidak memiliki kendali atas konflik geopolitik dan pergerakan harga minyak di pasar internasional. Namun, pemerintah tetap memiliki sejumlah instrumen kebijakan untuk mengurangi dampak kenaikan harga energi terhadap masyarakat.
“Kita tidak bisa mengendalikan konflik global maupun harga minyak dunia, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana dampaknya dikelola di dalam negeri. Jangan sampai masyarakat harus menanggung seluruh tekanan akibat situasi global,” katanya.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut mendorong pemerintah dan Pertamina menyusun langkah mitigasi apabila harga minyak dunia bertahan pada level tinggi. Upaya tersebut antara lain menjaga keamanan pasokan energi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mencari ruang penghematan untuk mengurangi tekanan terhadap harga BBM.
Selain itu, Dewi meminta pengawasan distribusi BBM diperkuat dan komponen pembentukan harga disampaikan secara transparan. Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat memahami faktor yang memengaruhi perubahan harga BBM.
Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM dapat memberikan dampak berantai terhadap perekonomian. Kenaikan biaya bahan bakar berpotensi meningkatkan ongkos transportasi dan logistik yang kemudian dapat memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Dewi menilai kebijakan energi perlu mempertimbangkan ketahanan energi nasional, keberlanjutan usaha Pertamina, sekaligus kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan harga.
“Energi adalah kebutuhan dasar. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil tidak memperbesar tekanan terhadap daya beli rakyat dan tidak ikut memperlambat pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
