Tajuk.co YERUSALEM – Rencana Israel untuk membuka tender pembangunan sekitar 1.200 rumah permukiman di bagian Tepi Barat, memicu kecaman baru dari negara-negara kekuatan utama Barat.
Dalam pernyataan bersama, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Kanada menyebut keputusan tersebut “tidak dapat diterima” dan mendesak Israel “segera membatalkan rencana tersebut”.
Seluruh permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional. Di bawah tekanan internasional, Israel sempat menunda selama puluhan tahun rencana pembangunan di area E1 yang terletak di sebelah timur Yerusalem itu.
Banyak sekutu Israel dan warga Palestina berpendapat pembangunan ini akan memberikan pukulan telak bagi harapan solusi dua negara, karena secara efektif memotong Tepi Barat menjadi dua bagian dan mengisolasi Yerusalem Timur.
“Di saat terjadi ketidakstabilan yang parah di Tepi Barat dengan tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemukim terhadap warga sipil, serta pembatasan serius terhadap perekonomian Palestina, keputusan ini menjadi semakin mengkhawatirkan,” demikian pernyataan dari sekutu Eropa dan Kanada yang diterbitkan Kamis (20/8/2026).
“Rencana ini tidak hanya memindahkan kita semakin jauh dari perdamaian, tetapi juga semakin merusak posisi internasional Israel,” tambah pernyataan tersebut.
Dalam pernyataan terpisah, Sekretaris Jenderal PBB juga mengatakan, rencana E1 menimbulkan “ancaman eksistensial” bagi terwujudnya negara Palestina yang nyata. Hal senada disampaikan Menteri Luar Negeri Belgia.
Kecaman dari Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, sebelumnya pada hari Kamis mendapat penolakan tegas dari Menteri Luar Negeri Israel.
Meskipun ada gugatan hukum di pengadilan Israel terhadap rencana tersebut dari warga Palestina Bedouin, yang tinggal di area itu serta kelompok penyeru perdamaian Israel, pada hari Rabu kementerian perumahan Israel mengeluarkan tender untuk 1.234 dari 3,401 unit rumah yang disetujui oleh pemerintah Israel pada Agustus lalu.
Area ini mencakup sekitar 12 km persegi (4,6 mil persegi) antara Yerusalem Timur dan permukiman Maale Adumim.
Pada saat rencana ini diumumkan, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich—seorang ultranasionalis dan pemukim—mengatakan bahwa gagasan tentang negara Palestina sedang “dihapuskan”.
Batas waktu penawaran tender adalah 19 Oktober, hanya beberapa hari sebelum pemilihan umum Israel pada 27 Oktober, sehingga akan jauh lebih sulit bagi pemerintah mendatang untuk membatalkan tender yang telah dikeluarkan.
Israel telah membangun sekitar 160 permukiman yang menampung 700.000 warga Yahudi sejak menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur—wilayah yang diinginkan warga Palestina, bersama dengan Gaza, untuk negara masa depan mereka—selama perang Timur Tengah tahun 1967. Diperkirakan 3,3 juta warga Palestina tinggal di samping mereka.
Meskipun mendapat penolakan internasional yang keras, pemerintah Israel dari waktu ke waktu terus mengizinkan permukiman tersebut untuk berkembang.
Namun, perluasan permukiman meningkat tajam sejak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali berkuasa pada akhir tahun 2022 di tampuk kepemimpinan koalisi sayap kanan yang pro-pemukim, serta dimulainya perang Gaza, yang dipicu oleh serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.
Pihak-pihak yang menentang proyek E1 telah memperingatkan bahwa langkah ini secara efektif akan menghalangi pembentukan negara Palestina karena akan memotong wilayah Tepi Barat bagian utara dari bagian selatan, serta mencegah pembangunan area perkotaan Palestina yang menyatu di bagian tengah yang menghubungkan Ramallah, Yerusalem Timur, dan Betlehem.
