Tajuk.co TEHERAN – Iran secara resmi telah mengajukan peta jalan (roadmap) tujuh hari untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat, dan kini sedang menunggu tanggapan dari Washington.
Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi merinci rencana tersebut kepada para wartawan di luar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jumat (25/9/2026), dengan mengatakan bahwa rencana itu telah disampaikan ke Washington melalui Qatar.
“Jangka waktu tujuh hari ini akan dimulai segera setelah Amerika Serikat menerima rencana ini,” ujarnya.
Araghchi mencatat, langkah-langkah awal akan memakan waktu empat hingga lima hari, Selat Hormuz akan dibuka kembali pada hari keenam, dan “pada hari ketujuh, pembicaraan dengan AS akan dimulai untuk kesepakatan akhir mengenai topik-topik yang disepakati bersama”, merujuk pada program nuklir Iran.
Penawaran dan Syarat-syaratnya
Di bawah rencana tersebut, Washington akan mengangkat blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, mencabut sanksi atas penjualan minyak Iran, membebaskan perkiraan aset Iran yang dibekukan senilai AS$12 miliar, serta memberlakukan gencatan senjata yang mencakup wilayah tersebut, termasuk Lebanon dan Yaman.
Sebagai imbalannya, Iran akan membuka kembali Selat Hormuz—jalur laut yang dilalui seperlima minyak dan gas perdagangan dunia sebelum perang, dan kini menjadi kartu truf utama Teheran.
“Pilihan sekarang berada di tangan Amerika Serikat,” kata Araghchi.
“Iran tidak menerima pemaksaan, ancaman, atau intimidasi, dan Iran tidak akan menyerahkan hak-hak kedaulatannya di bawah tekanan. Saya dapat memberi tahu Anda jika ada keseriusan dari pihak AS untuk mencapai kesepakatan dan membuka kembali Selat Hormuz, segalanya kini sudah siap.”
Menghentikan seluruh permusuhan di Timur Tengah, termasuk di Yaman dan Lebanon, dilaporkan termasuk dalam tuntutan Teheran.
Usulan ini, yang bertujuan untuk mengakhiri perang yang telah memasuki bulan ketujuh, sangat mirip dengan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara Teheran dan Washington pada 17 Juni—setelah mediasi Qatar dan Pakistan—yang menetapkan rentang waktu 60 hari untuk pembicaraan, namun runtuh dalam hitungan minggu.
Istilah teknis dan ambigu terkait kendali pelayaran melalui Hormuz memicu perselisihan, karena Iran mulai menembaki kapal-kapal yang dituduh mengabaikan aturan otorisasi Teheran. Hal ini mendorong Presiden AS Donald Trump untuk menyatakan kesepakatan tersebut “selesai” pada bulan Juli.
Sejak saat itu, AS secara sporadis menyerang wilayah dan area pesisir Iran sebagai tanggapan.
Araghchi bertemu untuk melakukan pembicaraan pada hari Selasa dengan utusan Trump, Steve Witkoff, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB. Witkoff mengatakan pertemuan itu berlangsung “panjang” dan ia berharap pembicaraan tersebut akan “terbukti konstruktif dan menjanjikan.”
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan kepada Fox News minggu ini bahwa mengakhiri perang kini berada di tangan Washington. “Amerikalah yang harus memilih apakah mereka ingin mengakhiri ini atau tidak,” tegasnya.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada CNN, pemerintahan Trump sedang melakukan “diskusi positif dan konstruktif melalui para mediator.”
Meski demikian, para analis tetap skeptis.
“Pada dasarnya tidak ada yang benar-benar berubah,” ujar Cyrus Schayegh dari Geneva Graduate Institute.
Ia berargumen, Iran ingin mempertahankan posisi tawar yang didapatnya selama perang, sementara Washington enggan kembali ke kerangka kerja bulan Juni.
Kecil kemungkinan kesepakatan baru ini akan mencapai kemajuan besar sebelum pemilihan umum sela (midterm elections) AS pada bulan November, meskipun Araghchi mengatakan pada hari Jumat bahwa akan “lebih baik” jika mencapai kesepakatan sebelumnya.
Qatar, mediator kunci dalam konflik ini, menyatakan menteri luar negerinya telah berbicara dengan Pezeshkian pada hari Jumat mengenai de-eskalasi dan syarat-syarat untuk memperbarui dialog.
