Tajuk.co, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi kelompok masyarakat yang belum seluruhnya mendapatkan perlindungan, termasuk guru ngaji dan marbot masjid.
Rencana tersebut dibahas bersama BPJS Kesehatan untuk memetakan kelompok yang masih membutuhkan dukungan dan kemungkinan sumber pembiayaan.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Sutopo Patria Jati mengatakan keberlanjutan perlindungan membutuhkan dukungan banyak pihak.
“Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada,” ujar Sutopo di Semarang, Senin (9/11/2026).
Skema pendanaan yang dibahas antara lain dapat melibatkan lembaga filantropi, tanggung jawab sosial perusahaan, dan sumber lain yang sesuai ketentuan.
Pemprov Jateng menilai kelompok pekerja sosial dan keagamaan memiliki kontribusi besar bagi masyarakat sehingga akses terhadap perlindungan kesehatan perlu diperluas.
Pemetaan calon penerima akan menjadi bagian penting agar bantuan kepesertaan JKN dapat diberikan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
