Tajuk.co, JAKARTA — Pemerintah berencana menyediakan telepon seluler (HP) gratis yang dilengkapi rekening digital untuk mempermudah penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Meski rencana tersebut telah disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, pemerintah belum mengumumkan persyaratan maupun kriteria penerima bantuan perangkat tersebut.
Rencana pembagian HP gratis itu disampaikan Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026). Menurutnya, perangkat tersebut akan menjadi sarana bagi masyarakat untuk menerima bantuan pemerintah secara langsung melalui rekening digital.
Melalui sistem tersebut, dana bantuan direncanakan masuk ke rekening masing-masing penerima dan dapat diakses menggunakan ponsel. Skema ini diharapkan mendukung penyaluran bantuan yang lebih praktis sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital.
Hingga saat ini, pemerintah belum merinci mekanisme pembagian HP gratis, termasuk persyaratan administrasi, batas penghasilan, kategori penerima, maupun prosedur pendaftarannya.
Karena itu, masyarakat perlu menunggu pengumuman resmi dari pemerintah sebelum menyiapkan dokumen atau mengikuti proses pendaftaran. Informasi mengenai program ini juga perlu dibedakan dari program bantuan sosial lain yang sudah berjalan.
Hashim dalam pemaparannya lebih banyak menjelaskan rencana pemanfaatan ponsel dan rekening digital sebagai sarana penyaluran bantuan pemerintah, bukan mengumumkan pembukaan pendaftaran bantuan HP.
Selain penyediaan perangkat, pemerintah juga merencanakan pembukaan rekening digital bagi masyarakat yang belum mempunyai rekening bank.
Dalam rencana tersebut, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ditunjuk untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan.
Hashim menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong perluasan akses layanan keuangan digital.
Pemerintah juga berencana menghapus biaya pembukaan rekening yang sebelumnya disebut mencapai Rp50.000. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses rekening digital tanpa terbebani biaya awal.
Dalam skema yang dipaparkan Hashim, bantuan pemerintah ke depan direncanakan disalurkan secara langsung ke rekening digital penerima melalui ponsel, bukan lagi diberikan dalam bentuk uang tunai.
Penerapan sistem tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mengakses bantuan sekaligus mendukung proses penyaluran dana secara digital. Namun, rincian teknis pelaksanaan, mekanisme pengawasan, dan penerapan pada setiap jenis bantuan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.
Masyarakat juga perlu menunggu kepastian mengenai jenis bansos yang akan menggunakan sistem tersebut serta apakah mekanisme baru akan diterapkan secara bertahap atau mencakup seluruh program bantuan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah masih membahas teknis pelaksanaan program rekening digital tersebut.
Pemerintah menargetkan program itu mulai berjalan pada 2027. Dalam keterangannya di Fairmont Jakarta pada Rabu (23/9/2026), Airlangga menyebut pembahasan masih berlangsung pada tahun ini.
Ia juga menjelaskan bahwa rekening digital tersebut direncanakan terhubung dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Integrasi tersebut direncanakan untuk mendukung identifikasi masyarakat dan pengelolaan rekening. Meski demikian, pemerintah masih perlu menyampaikan aturan pelaksanaan serta prosedur yang harus diikuti calon penerima.
Dengan demikian, rencana HP gratis yang dilengkapi rekening digital saat ini masih berada dalam tahap persiapan kebijakan. Kepastian mengenai syarat penerima, jadwal pembagian perangkat, dan mekanisme pendaftaran belum diumumkan secara resmi.
Masyarakat diimbau mengikuti informasi dari kanal resmi pemerintah dan perbankan terkait agar memperoleh informasi yang akurat ketika ketentuan program telah ditetapkan.
