Tajuk.co, JAKARTA — Sebanyak 50,1 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun masa pemerintahan. Angka tersebut terungkap dalam survei Arawicaksa Institute yang memotret penilaian publik terhadap kinerja pemerintah dan pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional.
Dari total responden yang menyatakan puas, sebanyak 3,3 persen mengaku sangat puas. Sementara itu, 44,8 persen responden menyatakan tidak puas, termasuk 6,1 persen yang merasa sangat tidak puas. Adapun 5,1 persen lainnya memilih tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, mengatakan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di kisaran separuh responden, di tengah berbagai persoalan yang masih perlu diselesaikan.
Menurut Rudi, dinamika kepuasan publik pada masa awal pemerintahan bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Ia membandingkannya dengan pengalaman pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama, ketika tingkat kepuasan masyarakat sempat berada di bawah 50 persen setelah kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Survei tersebut juga memetakan persoalan yang dinilai paling mendesak oleh masyarakat. Stabilitas harga kebutuhan pokok menempati urutan teratas dengan angka 38 persen.
Persoalan lapangan kerja berada di posisi berikutnya dengan 21,2 persen. Sementara itu, pemberantasan korupsi menjadi perhatian 10,7 persen responden, disusul pengentasan kemiskinan sebesar 8,6 persen serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji sebesar 6,3 persen.
Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi sehari-hari, terutama keterjangkauan harga pangan dan kesempatan kerja, masih menjadi perhatian besar masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah.
Dalam penilaian terhadap program prioritas pemerintah menggunakan skala 0 hingga 10, swasembada pangan memperoleh skor tertinggi, yakni 8,4.
Rudi menilai upaya penyerapan beras yang telah dilakukan sejak tahun sebelumnya masih berlanjut. Namun, pemerintah juga menghadapi tantangan berupa tren kenaikan harga beras yang dapat mendorong inflasi pangan.
Program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran memperoleh skor 6,5. Berikutnya, pemeriksaan kesehatan gratis mendapat nilai 6,3, sedangkan program Sekolah Rakyat memperoleh skor 6.
Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan skor 5,5. Menurut Rudi, penilaian terhadap program tersebut mengalami perubahan dibandingkan tahun pertama pemerintahan. Sejumlah persoalan tata kelola, pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), serta kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaannya menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian.
Meski demikian, ia menyebut masyarakat secara umum masih memandang MBG sebagai program yang dibutuhkan. Perbaikan pengelolaan dan penanganan persoalan keamanan pangan dinilai penting agar pelaksanaannya berjalan lebih baik.
Di luar program-program tersebut, beberapa agenda prioritas pemerintah memperoleh penilaian lebih rendah dari responden.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendapat skor 2,1. Target pembangunan tiga juta rumah rakyat memperoleh nilai 2,3, sedangkan program Sekolah Unggul Garuda mendapatkan skor 1,4. Sementara itu, Kampung Nelayan Merah Putih mencatatkan skor 1,2.
Program hilirisasi sumber daya alam juga masuk dalam penilaian survei dengan skor 4,7. Menurut Rudi, angka tersebut menunjukkan masih adanya dukungan terhadap agenda hilirisasi yang melanjutkan arah kebijakan dari pemerintahan sebelumnya.
Hasil survei Arawicaksa Institute memberikan gambaran mengenai beragam penilaian masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Tingkat kepuasan sebesar 50,1 persen berjalan beriringan dengan sejumlah persoalan yang dinilai masih mendesak, terutama harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan pemberantasan korupsi.
Di sisi lain, perbedaan skor ant program prioritas memperlihatkan bahwa penilaian publik tidak seragam. Swasembada pangan memperoleh nilai tertinggi, sementara beberapa program lain masih mencatatkan skor relatif rendah.
Temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan program prioritas, memperkuat tata kelola, serta memastikan manfaat kebijakan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Catatan: Angka dan penilaian dalam berita ini merujuk pada hasil survei Arawicaksa Institute sebagaimana diberitakan CNN Indonesia pada 14 Oktober 2026.
