Oleh: Hartono Iggi Putro, Praktisi Media dan Komunikasi Politik
ADA berita yang sedang ramai. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah dilanda eksodus. Sejumlah petingginya mundur alias keluar rame-rame.
Dari nama-nama yang mundur semuanya memiliki posisi strategis, baik di Partai Gajah ini maupun di Pemerintahan Presiden Prabowo. Sebut saja Giring Ganesha, Anggota Dewan Pembina PSI sekaligus Wakil Menteri Kebudayaan. Raja Juli Antoni, Sekjen yang juga Menteri Kehutanan, serta Isyana Bagoes Oka Wakil Ketua Umum yang menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Tidak menutup kemungkinan ada nama-nama lainnya yang akan menyusul ketiganya. Saat tulisan ini dibuat saja tersebar undangan konferensi pers salah satu petinggi partai gajah yang juga ingin pamit mengundurkan diri dari partai yang baru dimasukinya.
Dari peristiwa ini ada satu pertanyaan besar yang mencuat tentang perilaku elite politik Indonesia: apakah loyalitas dibangun atas dasar ideologi dan perjuangan, atau sekadar bertahan selama kepentingan masih sejalan?
Dalam politik, kesetiaan sering kali terdengar seperti sebuah prinsip yang mulia. Ada loyalitas kepada pemimpin, partai, ideologi, bahkan kepada perjuangan yang diyakini bersama. Namun, sejarah politik menunjukkan kesetiaan tidak selalu bertahan ketika kepentingan mulai berubah.
Ungkapan lama tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik sepertinya kembali menemukan relevansinya.
Peristiwa mundurnya para pentolan PSI ini menjadi salah satu fenomena yang menarik untuk dibaca. Giring menyebut ada hal-hal dalam perjalanan partai yang tidak lagi sejalan dengan perjuangannya. Sementara Raja Juli memilih meninggalkan jabatan Sekjen dan seluruh aktivitas partai dengan alasan ingin berkonsentrasi penuh membantu Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kehutanan.
Keduanya tetap berada di kabinet. Jadi, yang terjadi bukan pengunduran diri dari pemerintahan, melainkan perubahan posisi dalam organisasi politik.
Tetapi, ketika beberapa figur penting meninggalkan partai dalam waktu berdekatan, publik tentu memiliki alasan untuk bertanya: apakah ini sekadar keputusan pribadi, persoalan internal partai, atau bagian dari perubahan orientasi politik di tengah pergeseran peta kekuasaan?
Untuk menjawabnya, ada pendekatan menarik dalam ilmu politik: benturan antara political loyalty dan political interest, atau politik loyalitas versus politik kepentingan.
Politik loyalitas: Setia kepada siapa? Dalam politik, loyalitas setidaknya memiliki tiga dimensi.
Pertama, loyalitas ideologis, yakni kesetiaan terhadap gagasan, nilai, dan cita-cita perjuangan.
Kedua, loyalitas personal, yaitu kesetiaan kepada figur pemimpin yang dianggap memiliki pengaruh, kedekatan emosional, atau jasa politik.
Ketiga, loyalitas institusional, yakni komitmen terhadap organisasi dan aturan main partai, terlepas dari siapa yang sedang memimpin.
Ketiga bentuk loyalitas ini tidak selalu berjalan beriringan. Seseorang bisa sangat loyal kepada seorang tokoh, tetapi tidak lagi merasa cocok dengan partainya. Sebaliknya, seseorang bisa tetap setia kepada partai meskipun memiliki perbedaan pandangan dengan pemimpinnya.
Persoalan muncul ketika loyalitas personal lebih dominan daripada loyalitas institusional. Kedekatan PSI dengan keluarga Jokowi selama beberapa tahun terakhir telah menjadi bagian penting dari identitas politik partai tersebut. Kehadiran Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum semakin mempertegas hubungan itu.
Pertanyaannya, seberapa kuat PSI sebagai institusi politik jika pengaruh figur yang selama ini menjadi salah satu sandaran politiknya mengalami perubahan?
Ini bukan tuduhan bahwa PSI tidak memiliki ideologi atau bahwa seluruh kadernya hanya mengikuti Jokowi. Ini adalah pertanyaan mengenai tingkat kemandirian sebuah partai politik.
Dalam ilmu politik, fenomena ini bisa dijelaskan melalui Rational Choice Theory (teori pilihan rasional). Teori ini melihat manusia sebagai aktor yang mempertimbangkan manfaat dan biaya dari setiap keputusan.
Dalam konteks politik, seorang elite akan mempertimbangkan peluang jabatan, akses kekuasaan, pengaruh, karier, dan kemungkinan mempertahankan posisinya. Dengan kata lain, keputusan politik tidak selalu didasarkan pada kesetiaan emosional.
Bayangkan seorang politisi yang berada dalam sebuah partai. Selama partai tersebut memberikan peluang untuk berkembang, ia memiliki alasan untuk bertahan. Namun, ketika peluang politik berubah, ia mungkin mulai mempertimbangkan pilihan lain.
Apakah bertahan masih menguntungkan? Apakah meninggalkan partai justru membuka peluang lebih besar? Apakah hubungan dengan pusat kekuasaan yang baru lebih strategis?
Yang menarik justru bagaimana teori ini menjelaskan bahwa keputusan politik dapat berubah seiring perubahan lingkungan kekuasaan.
Patron-Client Politics: Loyalitas Kepada Pemilik Kekuasaan
Pendekatan berikutnya adalah teori patron-client politics, yang membahas hubungan antara patron atau tokoh berpengaruh dengan jaringan pendukungnya. Dalam hubungan patron-klien, dukungan politik sering kali terbentuk melalui pertukaran akses, perlindungan, sumber daya, dan kesempatan.
Patron memiliki pengaruh atau sumber daya politik. Sementara jaringan pendukung memberikan loyalitas, dukungan, dan kerja politik.
Allen Hicken dalam kajiannya berjudul Clientelism (2011) menjelaskan, hubungan semacam ini ditandai oleh pertukaran keuntungan yang bersifat khusus dan bergantung pada timbal balik.Teori ini menarik untuk membaca hubungan antara Jokowi, jaringan politiknya, dan PSI.
Selama Jokowi menjadi presiden, pengaruh politiknya sangat besar. Banyak aktor politik memiliki kepentingan untuk membangun kedekatan dengan pusat kekuasaan tersebut.
Namun, setelah pergantian pemerintahan, struktur kekuasaan berubah. Prabowo menjadi presiden dan memiliki otoritas pemerintahan sendiri.
Dalam situasi demikian, jaringan politik yang sebelumnya berorientasi kepada satu patron bisa menghadapi pilihan: mempertahankan hubungan lama, menyesuaikan diri dengan pusat kekuasaan baru, atau membangun kemandirian politik.
Apakah ini yang sedang terjadi di lingkungan PSI?
Dalam ilmu politik terdapat konsep political realignment, yakni perubahan konfigurasi dukungan dan hubungan antarkelompok politik. Perubahan kepemimpinan nasional dapat mengubah peta hubungan elite. Mereka yang sebelumnya berada dalam satu barisan bisa mengambil posisi berbeda ketika kepentingan dan konfigurasi kekuasaan berubah.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo, terdapat tiga ruang politik yang perlu diperhatikan.
Pertama, Prabowo sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dengan agenda dan kepentingan pemerintahannya sendiri.
Kedua, Jokowi beserta jaringan politik yang terbentuk selama dua periode kepemimpinannya.
Ketiga, PSI yang memiliki hubungan politik dan personal dengan keluarga Jokowi, tetapi juga memiliki kader yang berada dalam pemerintahan Prabowo.
Ketiga ruang ini tidak otomatis berkonflik. Namun, perubahan hubungan di antara ketiganya layak diamati.
Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang sedang diselidiki Polri menambah kompleksitas situasi. Sejumlah perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, diberitakan menjadi tersangka dalam perkara tersebut.
Penyidik juga menyatakan akan mendalami kemungkinan adanya unsur makar. Dugaan tersebut memang masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Namun hubungan historis sejumlah aktor dengan pemerintahan Jokowi memang membuat perkara ini memiliki dimensi politik yang diperhatikan publik.
Di sisi lain, wacana penggunaan hak angket dan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka juga menambah ketegangan politik. Pembahasannya masih menunggu para wakil rakyat masuk lagi ke Senayan tanggal 11 November 2026 usai reses.
Jika persoalan ini berkembang melalui mekanisme konstitusional, dampaknya bisa meluas terhadap hubungan politik antara keluarga Jokowi dan pemerintahan Prabowo.
Ujian sesungguhnya: PSI sebagai institusi atau kendaraan figur?
Dari semua teori tersebut, ada satu konsep yang paling menentukan masa depan PSI: party institutionalization atau pelembagaan partai politik.
Steven Levitsky dalam kajiannya tentang pelembagaan partai membedakan dua aspek penting, yaitu behavioral routinization dan value infusion.
Sederhananya, partai yang terlembaga memiliki aturan dan mekanisme organisasi yang berjalan secara konsisten, sekaligus memiliki kader yang terikat pada nilai dan identitas partai.
Artinya, partai tidak boleh bergantung sepenuhnya pada popularitas seorang tokoh. Partai yang kuat seharusnya tetap mampu bekerja ketika pendiri, ketua umum, atau figur sentralnya tidak lagi berada dalam struktur kepemimpinan.
PSI bisa mencontoh atau belajar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk hal ini. Partai yang bertumbuh kembang setelah reformasi 1998 ini memiliki aturan dan mekanisme organisasi yang berjalan konsisten. PKS juga memiliki kader yang terikat pada nilai dan identitas partai.
Sehingga siapa pun yang memimpin tidak pernah menjadi masalah. Karena loyalitas kader pada lembaga, bukan pada figur tertentu. Figur bisa datang dan pergi.
Di sinilah PSI menghadapi pertanyaan mendasar. Apakah kader PSI memiliki ikatan yang kuat terhadap gagasan dan identitas partai? Ataukah sebagian loyalitasnya lebih banyak terbentuk melalui kedekatan dengan Jokowi dan jaringan kekuasaannya?
Jika PSI mampu mempertahankan organisasi, regenerasi kepemimpinan, dan konsistensi agenda politik tanpa ketergantungan terhadap satu figur, maka proses pelembagaan partai sedang berjalan.
Sebaliknya, jika perubahan posisi seorang tokoh sentral selalu diikuti gejolak besar dalam organisasi, hal itu bisa menjadi indikator adanya persoalan ketergantungan personal. Yang perlu diamati adalah bagaimana organisasi merespons dan mempertahankan konsistensinya setelah peristiwa tersebut.
Perang persepsi: Siapa yang membingkai peristiwa?
Ada satu dimensi yang sering luput dari pembahasan politik, yaitu komunikasi politik. Robert Entman dalam artikel akademisnya, Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm (1993) menjelaskan, framing merupakan proses memilih aspek tertentu dari sebuah realitas untuk ditonjolkan sehingga membentuk cara publik memahami sebuah peristiwa.
Dalam kasus pengunduran diri elite PSI, setidaknya ada beberapa kemungkinan bingkai pemberitaan. Pengunduran diri bisa dipahami sebagai persoalan ketidakcocokan prinsip, profesionalisme pejabat negara, konflik internal partai, atau perubahan orientasi politik.
Masing-masing bingkai akan menghasilkan persepsi publik yang berbeda.
Jika peristiwa itu dibingkai sebagai bentuk ketidakloyalan, tokoh yang mundur bisa dipersepsikan sebagai pihak yang meninggalkan perjuangan.
Jika dibingkai sebagai keputusan profesional, pengunduran diri dapat dipahami sebagai pilihan untuk mengutamakan tanggung jawab pemerintahan.
Jika dibingkai sebagai bagian dari realignment, publik akan melihatnya sebagai indikasi perubahan peta kekuasaan.
Karena itu, media tidak cukup hanya memberitakan siapa yang mundur. Media juga perlu menguji konteks, alasan, urutan kejadian, dan konsekuensi politiknya.
Sebab, dalam politik modern, perebutan pengaruh tidak hanya berlangsung melalui jabatan dan kekuasaan, tetapi juga melalui perebutan makna atas suatu peristiwa.
Pada akhirnya, politik loyalitas dan politik kepentingan bukan dua hal yang selalu bertentangan. Seseorang bisa memiliki idealisme sekaligus memperhitungkan masa depan politiknya. Seorang kader bisa setia kepada partai, tetapi tetap memiliki perbedaan pandangan dengan pemimpinnya.
Persoalan muncul ketika kepentingan pribadi, loyalitas personal, dan kepentingan organisasi tidak lagi berada pada jalur yang sama. Fenomena PSI memperlihatkan pentingnya membedakan tiga pertanyaan: siapa yang kita dukung, apa yang kita perjuangkan, dan untuk kepentingan siapa kita berada dalam politik?
Dalam demokrasi, perubahan pilihan politik merupakan hak setiap warga negara dan elite politik. Namun, publik juga berhak menguji konsistensi alasan, transparansi tindakan, dan tanggung jawab politik mereka.
Sebab, ujian terbesar sebuah partai bukanlah berapa banyak tokoh besar yang berhasil direkrut, melainkan apakah ia tetap memiliki arah perjuangan ketika tokoh-tokoh itu pergi.
Dan ujian terbesar seorang politisi bukanlah seberapa lama ia mampu berada di dekat kekuasaan, melainkan apakah prinsip yang pernah ia perjuangkan tetap bertahan ketika kekuasaan tidak lagi berada di pihaknya.
