Tajuk.co, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diarahkan tidak hanya untuk mengambil harta hasil kejahatan, tetapi juga memperkuat mekanisme pemulihan kerugian korban.
Komisi III DPR RI antara lain membahas bagaimana aset yang berhasil ditelusuri dan disita dalam kasus investasi bodong, penipuan perjalanan umrah, dan tindak pidana lainnya dapat dikembalikan kepada masyarakat yang dirugikan.
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mengatakan kepentingan korban harus memperoleh perhatian dalam regulasi tersebut.
“Kita utamakan untuk mengembalikan aset-aset itu kepada yang korban,” ujar Safaruddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pembahasan RUU juga mencakup desain kelembagaan serta integritas pihak yang nantinya mengelola aset hasil tindak pidana.
Anggota Komisi III Nasir Djamil menilai kemampuan dan integritas pengelola menjadi unsur penting agar kewenangan perampasan aset tidak menimbulkan persoalan baru.
Penguatan aturan tersebut diharapkan membuat penegakan hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi turut memulihkan hak ekonomi masyarakat yang menjadi korban.
