Tajuk.co JAKARTA — Penertiban operator atau pengelola parkir tak berizin di Jakarta perlu diikuti penerapan sanksi yang lebih tegas. DPRD DKI Jakarta mendorong peningkatan besaran denda di kisaran Rp50 juta menjadi Rp500 juta agar memberikan efek jera dan mencegah praktik pengelolaan parkir ilegal kembali terulang.
Eks Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter menjelaskan, pengelola di sejumlah lokasi tersebut telah membayar denda. Namun, menurutnya, besaran denda sekitar Rp50 juta belum cukup kuat untuk mendorong perubahan perilaku dan memperbaiki tata kelola perparkiran di Jakarta.
“Kalau dalam evaluasi ini, denda katakanlah Rp50 juta itu tidak bisa menjadikan tata kelola perparkiran ke depan lebih baik. Makanya, dalam rekomendasi ini kami meminta ketika ada pelanggaran, sanksinya Rp500 juta. Sehingga ada efek jera dan ini tidak main-main,” ujarnya, Rabu (11/11).
Ia menilai, sanksi yang relatif rendah berpotensi membuat operator atau pengelola parkir tak berizin menganggap denda sebagai konsekuensi yang dapat ditanggung, tanpa benar-benar menghentikan pelanggaran.
Untuk memperkuat kepatuhan terhadap aturan, ia mencontohkan Singapura yang dikenal menerapkan denda terhadap berbagai pelanggaran ketertiban di ruang publik. Menurutnya, pendekatan berupa sanksi yang tegas dapat menjadi salah satu pembelajaran bagi Jakarta dalam menertibkan pengelolaan parkir.
“Kalau dendanya rendah, maka orang akan menyepelekan dengan gampang dan mengabaikan aturan yang sudah ada,” kata Jupiter.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembenahan tata kelola perparkiran tidak dapat hanya mengandalkan penertiban di lapangan. Diperlukan kesamaan komitmen antara DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan setiap rekomendasi Pansus ditindaklanjuti.
Ia berharap temuan dan rekomendasi Pansus menjadi dasar perbaikan kebijakan serta pengawasan terhadap operator parkir, khususnya pengelola yang menjalankan kegiatan tanpa izin.
“Maka ini dibutuhkan komitmen bersama. Dari pimpinan DPRD dan eksekutif harus punya pemikiran yang sama, tujuan yang sama. Kalau memang ingin membenahi ini, temuan-temuan Pansus, silakan rekomendasi Pansus ditindaklanjuti,” tegasnya.
