Tajuk.co, JAKARTA — Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, hingga pejabat publik untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini tengah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara serentak di seluruh Indonesia.
Dukungan tersebut disampaikan Suhud saat mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan petugas BPS di kediamannya di kawasan Koja, Jakarta Utara.
Menurut Suhud, keberhasilan sensus sangat penting karena hasil pendataan akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kondisi riil di lapangan.
“Karena data yang akurat akan memastikan pembangunan presisi sesuai dengan realitas yang ada,” ujar Suhud.
Ia menilai keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam sensus merupakan bagian penting untuk menghasilkan data ekonomi yang valid dan komprehensif. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi perekonomian nasional maupun daerah.
“Pemerintah bisa mengetahui dan mengukur sejauh mana data ekonomi kita yang sesungguhnya,” katanya.
Suhud menjelaskan, hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi salah satu referensi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, termasuk perencanaan program dan penganggaran tahun 2027.
“Data ini akan menjadi basis kita di dalam menentukan kebijakan,” ucapnya.
Lebih lanjut, DPRD DKI Jakarta juga berencana memanfaatkan hasil sensus sebagai pijakan dalam merumuskan konsep anggaran, desain pembangunan, serta arah kebijakan pembangunan Jakarta pada masa mendatang.
Sementara itu, Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, menyampaikan apresiasi atas partisipasi Ketua DPRD DKI Jakarta dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keterlibatan tokoh publik dapat menjadi contoh positif bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk turut berpartisipasi dalam proses pendataan.
“Sehingga kita mendapatkan data yang akurat,” tutur Kadarmanto.
Ia menambahkan, Sensus Ekonomi memiliki peran strategis bagi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Data yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk menyusun berbagai indikator ekonomi sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global.
“Untuk mendukung Jakarta sebagai kota global,” kata Kadarmanto.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. BPS menargetkan hasil awal pendataan dapat mulai dipublikasikan pada akhir tahun ini.
“Diharapkan Desember sudah ada hasilnya,” ungkap Kadarmanto.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Kota Jakarta Utara, Theresia Parwati, menjelaskan bahwa BPS juga menyediakan mekanisme pendataan secara daring melalui program Ngibar untuk memudahkan perusahaan dalam menyampaikan data usahanya.
“Ngibar itu adalah pendataan secara online yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan,” terang Theresia.
